Mengetahui Kebijakan Pajak pada Natura
Natura merupakan pemberian barang atau kenikmatan dan bukan dalam bentuk uang, dalam Surat Edaran Dirjen Pajak NO SE-03/PJ.23/1984 menyatakan bahwa kenikmatan dalam bentuk natura merupakan setiap balasan jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, maupun keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Tidak hanya itu menurut PMK No. 167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman […]
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2022
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANGPERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Pemberian Perizinnn […]
Ini Ketentuan Mengenai Penghentian Penyidikan
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan aturan mengenai penurunan besaran sanksi denda terkait dengan permohonan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44B UU KUP yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja. Ketentuan dalam Pasal 44B tersebut pada intinya mengatur tentang wewenang menteri keuangan untuk meminta jaksa agung menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan demi kepentingan penerimaan […]
Penghentian Penyidikan Berdasarkan Pasal 44B Undang-Undang KUP
1. Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP. 2. Dalam rangka penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang- Undang KUP, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dengan memberikan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak. […]
Kenali Poin – Poin Perubahan PPN Dalam UU HPP
Ada 3 (tiga) poin penting dari perubahan pengaturanPPN dalam RUU HPP yaitu: Penghapusan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN Barang kebutuhan pokok Jasa pendidikan Jasa kesehatan. Barang dan jasa tersebut yang sebelumnya masuk kedalam negative list PPN akan menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Kenaikan tarif PPN Tarif 10% akan berubah menjadi 11% […]
DEFINISI DAN JENIS-JENIS FASILITAS PPN
Definisi Fasilitas PPN Fasilitas PPN merupakan bentuk-bentuk perlakuan khusus terkait pungutan Pajak Pertambangan Nilai (PPN) atas barang atau kegiatan tertentu. Pemberian fasilitas PPN diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: Memacu beberapa sektor ekonomi potensial Mendorong perkembangan usaha Meningkatkan daya saing produk dalam negeri Mendukung pertahanan nasional Mendukung kelancaran pembangunan nasional Jenis-Jenis Fasilitas PPN Atas tujuan-tujuan […]
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2022
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAIATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANGKENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAKTERTENTU DAN/ATAU PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DARILUAR DAERAH PABEAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK […]
Penerapan Core Tax Administration 2023, DJP Rancang Simplifikasi Perhitungan PPh Pasal 21
Saat ini terdapat kurang lebih 400 skenario perhitungan pemotongan PPh Pasal 21. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini tengah menyusun rencana untuk melakukan simplifikasi skema pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 21 melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Simplifikasi Perhitungan PPh Pasal 21 menjadi salah satu bagian penting dalam agenda sistem inti administrasi perpajakan […]
Simplifikasi Skema Baru Tarif PPh Pasal 21 dalam RPP
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang simplifikasi pemotongan PPh Pasal 21 dan penerapan tarif efektif PPh Pasal 21 bersifat penting. Hal ini berkaitan dengan target implementasi sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration) yang akan dimulai pada tahun 2023. Simplifikasi Perhitungan PPh Pasal 21 menjadi salah satu agenda core tax administration yang diamanahkan dalam Perpres Nomor 40 […]
Pajak Final PPh Pasal 4 Ayat 2 Jasa Konstruksi dan Contohnya
Kategori Jasa Konstruksi yang Dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 Sebelum lebih jauh membahas ketentuan pengenaan pajak konstruksi PPh final pasal 4 ayat 2 ini, sebaiknya pahami pengertian PPh Pasal 4 ayat (2) terlebih dahulu. PPh Pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu. Jasa tertentu dan […]