Definisi, Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Alat Berat
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini tengah menyiapkan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) mengenai Pajak Alat Berat. Penyusunan permendagri ini merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Untuk itu, Pajak.com akan membahas secara komprehensif mengenai Pajak Alat Berat, mulai dari definisi, dasar pengenaan dan tarif pajak […]
KETENTUAN PPH PASAL 15 YANG DI POTONG OLEH INSTANSI PEMERINTAH
Instansi pemerintah wajib memotong atau memungut, menyetoe, dan melaporkan PPh yang terutang atas setiap pembayaran yang meupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh. PPh yang wajib di potong oleh instansi pemerintah diantaranya PPH Pasal 15 (Sesuai PMK Nomor 59 Tahun 2022) Pemotongan PPh Pasal 15 meliputi pemotongan PPh kepada rekanan pemerintah yang merupakan wajib pajak tertentu […]
Siap-Siap! Ditjen Pajak Beri Bocoran Aturan Pajak Natura Terbit Juni 2023
irektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur ketentuan teknis pajak natura. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, aturan teknis pajak tersebut masih dalam proses harmonisasi.Harapannya, aturan pajak natura tersebut bisa terbit pada Juni 2023 mendatang, sehingga bisa memberikan kepastian bagi wajib pajak (WP). […]
KMK Nomor 30/KMK.10/2023 Nilai Kurs Pajak Tanggal Berlaku: 14 – 20 Juni 2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 30/KM.10/2023 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN 20 JUNI 2023 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan […]
SEDERET LARANGAN BAGI WP PENERIMA FASILITAS DISKON PPH BADAN DI IKN
Wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal di Ibu Kota Nusantara diberikan fasilitas pengurangan PPh badan sebesar 100% dari jumlah PPh Badan yang terutang. Bagi yang telah mendapatkan fasilitas tersebut, berikut ketentuan yang perlu diperhatikan. Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pengurangan PPH dilarang : Mengimpor, membeli atau memperoleh barang modal yang mendapatkan […]
Faktur Pajak Pedagang Eceran: Jenis dan Elemennya
Faktur Pajak Pedagang Eceran atau Pengecer adalah dokumen yang digunakan oleh pengecer untuk keperluan pajak penjualan. biasfaktur pajak pengecer biasanya berisi nama pelanggan, alamat, produk yang dibeli, harga, dan pajak penjualan yang berlaku. Ini juga berfungsi sebagai tanda terima untuk pelanggan dan bukti transaksi. faktur pajak pedagang eceran harus disimpan dalam arsip pengecer untuk mematuhi […]
KETENTUAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan atau penghapusan sanksi administrasi atas sankis administrasi yang ada dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) Permohonan pengurangan sanksi administrasi diajukan apabila menurut WP perhitungan besarnya sanksi dalam SKP/STP tidak benar. Permohonan penghapusan sanksi administrasi dapat diajukan apabila menurut WP sanksi administrasi dimaksud seharusnya tidak dikenakan. SYARAT […]
MENGENAL FASILITAS KITE
Sekilas KITE Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) merupakan perlakuan kepada barang impor atau barang rakitan yang akan diekspor dan dapat diberikan keringanan bea masuk. KITE merupakan kebijakan dari Menteri Keuangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dasar Hukum Dasar hukum dari fasilitas KITE ini adalah Pasal 26 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 […]
Sisa Lebih yang Diterima oleh Badan atau Lembaga Nirlaba di Bidang Pendidikan
SISA LEBIH YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN BEBERAPA DEFINISI TERKAIT Sisa Lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek PPh selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba. (Pasal 1 ayat (2) PMK 80/PMK.03/2009 dan Pasal 1 angka 1 PER-44/PJ/2009)Banner Iklan : Kesimpulan: SISA LEBIH = SELURUH PENERIMAAN – BIAYA OPERASIONAL […]
ATURAN BARU UU HPP : NATURA DARI PERUSAHAAN KINI KENA PAJAK, BEGINI KETENTUANNYA
Apakah kamu sebagai pemilik usaha atau pegawai yang mendapat fasilitas dari perusahaan? Melalui UU HPP, kini fasilitas yang diberikan perusahaan tersebut akan dikenakan pajak. Hal ini ditetapkan dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang menyebutkan pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Sedangkan bagi pegawai, natura menjadi penghasilan yang menjadi […]