METODE GROSS UP

Menghitung PPh 21 dengan menggunakan metode Gross adalah pemotongan pajak dimana karyawan yang menanggung pajak. Bagaimana cara menghitungnya? Misalnya, berapa sih pajak yang ditanggung perusahaan dengan gaji yang ditawarkan Rp 11.000.000 per bulan untuk seorang karyawan yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan (PTKP TK/0)? Hitung Penghasilan Neto: Pendapatan Bruto – Biaya Jabatan = Gaji    […]

Soal NIK dalam Faktur Pajak, DJP: Kami Ingin Semua Pengusaha Patuh

Pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) pembeli dalam faktur pajak merupakan bagian dari kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan ketentuan baru yang masuk dalam UU Cipta Kerja tersebut, setiap transaksi harus disertai […]

Sekarang Ada Fitur e-SKTD di DJP Online! Sudah Tahu?

Ditjen Pajak (DJP) sudah menyediakan fitur layanan e-SKTD dalam DJP Online. Dengan fitur layanan ini, wajib pajak bisa mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) melalui formulir permohonan yang disediakan. Dalam menu “Buat SKTD”, DJP menyediakan beragam formulir permohonan yang disesuaikan dengan jenis wajib pajak. “Wajib pajak memilih jenis wajib pajak yang akan mengajukan SKTD,” demikian bunyi […]

Urus Izin Praktik Konsultan Pajak? DJP: Wajib Lakukan KSWP

Ditjen Pajak (DJP) menegaskan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sejumlah pelayanan terkait dengan konsultan pajak. Penegasan itu disampaikan melalui Pengumuman Nomor PENG-208/PJ/PJ.01/2020 tentang Pelaksanaan KSWP dalam Pemberian Layanan Kepada Konsultan Pajak. Pengumuman ini ditetapkan pada 24 November 2020 dan diteken Sekretaris Ditjen Pajak Peni Hirjanto. Dalam pengumuman itu, […]

PMK 147/2020 Terbit, Ini Dampaknya ke Konsultan Pajak

Terbitnya PMK 147/2020 berpengaruh pada syarat pemberian sejumlah layanan kepada konsultan pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional Melalui Pengumuman Nomor PENG-208/PJ/PJ.01/2020, Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan adanya syarat pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk mendapatkan sejumlah pelayanan terkait dengan konsultan pajak. Dengan pelaksanaan KSWP, pemohon layanan harus mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak berupa Nomor […]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-08/PJ /2020 TENTANG PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK TAHUN PAJAK BERJALAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER –  08  /PJ  /2020 TENTANG PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK TAHUN PAJAK BERJALAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang a.    bahwa       sehubungan       dengan        telah       diundangkannya Peraturan   Pemerintah   Pengganti  Undang-Undang   Nomor   1 Tahun      2020    tentang     […]

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 28/2020)

1. Apa pertimbangan ditetapkannya PMK Nomor 28/PMK.04/2020 (PMK 28/2020)? Jawab: Pertimbangan ditetapkannya PMK 28//2020: a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diperlukan dukungan pemerintah dalam penanganan pandemi virus tersebut; dan b. Mendukung ketersedian obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya untuk penanganan pandemi Covid-19, […]

PERATURANMENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 /PMK.03/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITASPAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKANDALAMRANGKAPENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK  INDONESIA SALINAN PERATURANMENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR  28 /PMK.03/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITASPAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA  YANG DIPERLUKANDALAMRANGKAPENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTER! KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a.       bahwa    untuk    melindungi  segenap  bangsa    Indonesia   dan seluruh    tumpah   darah    Indonesia   dari   ancaman   pandemi Corona                    Virus     Disease     2019      ( COVID–19),   diperlukan dukungan   pemerintah  […]

Omnibus Law soal Perpajakan Berisi 9 UU

Rancangan undang-undang (RUU) ketentuan umum dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian atau RUU omnibus law perpajakan sudah rampung. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya sudah memberikan draf RUU omnibus law perpajakan, naskah akademik, dan surat presiden (surpres) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan naskah akademik RUU omnibus law perpajakan resmi yang diterima Kontan.co.id, terdapat […]

Omnibus Law dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi

Sejak akhir tahun 2019 ini, masyarakat Indonesia menjadi familiar  dengan istilah Omnibus Law. Hal ini dikarenakan seringnya isitilah tersebut dipakai oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu program yang dijadikannya prioritas untuk menyongsong tahun 2020. Omnibus Law ini dikatakan oleh Jokowi sebagai suatu “jurus” untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia lewat tersedianya kemudahan investasi. Omnibus Law […]

Skip to content