PMK RI NOMOR 34/PMK.010/2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK.010/2017 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 […]
Cara Lapor SPT Masa PPN Kurang Bayar pada e-Faktur 3.0 Web Based
Nah, kali ini akan dijelaskan cara lapor SPT Masa PPN Kurang Bayar pada e-faktur 3.0 web based. Pastikan Anda menyiapkan file sertifikat elektronik (sertel) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Jika sudah, silakan akses web-efaktur.pajak.go.id. Jika sertel sudah terinstal dalam browser, Anda mungkin akan melihat beberapa sertel. Silakan pilih salah satu yang ingin Anda laporkan SPT Masa PPN kurang bayar, […]
Cara Lapor SPT Masa PPN Nihil pada e-Faktur 3.0 Web Based
MULAI 1 Oktober 2020, seluruh proses terkait dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak pertambahan nilai (PPN) dilakukan dengan menggunakan e-faktur 3.0 web based. Cara pelaporannya kini sedikit berbeda dibandingkan dengan aplikasi e-faktur sebelumnya yaitu e-faktur 2.2. Salah satu contohnya adalah ketika melaporkan SPT Masa PPN. Nah, kali ini akan menjelaskan cara lapor SPT Masa PPN pada e-faktur 3.0 web based. Pastikan Anda sudah menyiapkan file sertifikat elektronik […]
Mulai Hari Ini, 21 Oktober 2020 Pelaporan SPT dengan Upload CSV di DJP Online Ditutup
Ditjen Pajak (DJP) menutup saluran pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak pertambahan nilai (PPN) dengan mekanisme upload comma separated value (CSV) di DJP Online. Dalam grup Telegram e-faktur yang resmi dikelola oleh Tim DJP, otoritas mengatakan penutupan mulai berlaku hari ini, Rabu (21/10/2020). Pengguna e-faktur 3.0 wajib melaporkan SPT dengan menggunakan e-faktur web based. “Mulai 21 Oktober 2020, pelaporan SPT Masa PPN […]
Detail Perubahan 3 UU Pajak dalam UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 memuat klaster perpajakan. Klaster yang berisi perubahan empat UU ini masuk dalam Bagian Ketujuh Bab VI terkait dengan kemudahan berusaha. Secara berurutan pada Pasal 111—114, keempat UU tersebut adalah UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang […]
MENGENAL SERTIFIKAT ELEKTRONIK (SERTEL)
Apa itu Sertel? Merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang membuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara serifikat elektronik. Layanan apa saja yang dapat diperoleh dengan sertel? Sertel yang dapat diterimaoleh Wajib Pajak digunakan untuk memperoleh Layanan Perpajakan Secara […]
Syarat Menjadi PKP
Banyak orang mungkin berpendapat bahwa syarat menjadi PKP adalah memiliki badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Anggapan ini jelas keliru, karena supaya bisa dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), bentuk badan usaha tak mesti harus PT. Syarat menjadi PKP lebih dititikberatkan pada peredaran bruto per tahun serta kepada kesiapan seorang pengusaha atau perusahaan dalam mengemban […]
Aplikasi e-faktur versi 3.0 berlaku secara nasional pada tanggal 1 Oktober 2020
Implementasi aplikasi e-faktur client desktop terbaru yaitu versi 3.0 mulai berlaku secara nasional pada 1 Oktober 2020 Penggunaan e-Faktur versi 3.0 telah resmi digunakan mulai 1 Oktober 2020. Terdapat fitur baru pada versi ini yang dapat lebih membantu wajib pajak dalam pelaporan SPT. Kunjungi https://efaktur.pajak.go.id/ untuk unduh (Download) aplikasi versi 3.0 yang sesuai dengan sistem […]
PENERAPAN E-BUPOT
Sesuai dengan kep-368/PJ/2020 yang diterbitkan baru-baru ini tentang penetapan pemotongan PPh Pasal 23 da/atau 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau 26, berdasarkan Perarturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, yang memutuskan : Seluruh wajib pajak yang memenuhi persyaratan menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau 26 […]
Perhatian! Aplikasi e-Faktur 2.2 Rencananya Ditutup Minggu Depan
Ditjen Pajak (DJP) berencana menutup aplikasi e-faktur 2.2 pekan depan, tepatnya pada Senin 5 Oktober 2020. Hal ini disampaikan DJP dalam FAQ Prepopulated Pajak Masukan dan SPT Masa PPN pada Aplikasi e-Faktur. DJP menegaskan pengusaha kena pajak (PKP) yang saat ini masih menggunakan e-faktur 2.2 wajib beralih ke e-faktur 3.0 mulai 1 Oktober 2020. “Setiap ada perubahan atau update versi aplikasi e-faktur, Anda tidak dapat menggunakan […]