Lima Barang Kiriman Tambahan yang Dikenakan Tarif MFN
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman (PMK 96/2023). Salah satu poin penting yang dijabarkan dalam peraturan ini adalah perluasan objek pajak yang dikenakan bea masuk dengan tarif umum atau most favored nation (MFN). Jika sedianya barang kiriman yang diberlakukan tarif umum […]
Sebanyak 5.652 Wajib Pajak Orang Pribadi Telah Manfaatkan Fasilitas Restitusi Dipercepat
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 5.652 Wajib Pajak orang pribadi sudah memanfaatkan fasilitas restitusi dipercepat sesuai PER-5/PJ/2023.Kebijakan percepatan restitusi tersebut dibayarkan kepada Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100 juta Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pihaknya menerima permohonan sebanyak 15.642 Wajib Pajak orang pribadi dengan nilai restitusi mencapai Rp61 miliar. […]
3 Poin Utama dalam PMK 66 Nomor Tahun 2023 tentang Perlakuan PPh Natura
Dalam dunia perpajakan, perlakuan terhadap penghasilan yang diterima dalam bentuk non-uang menjadi hal yang penting untuk dipahami dan diatur dengan jelas. Salah satu jenis pajak yang mengatur penghasilan dalam bentuk natura adalah Pajak Penghasilan (PPh) Natura. PPh Natura telah diatur secara mendetail melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023. PMK ini memberikan pedoman […]
Penting, Natura Rumah dan Mobil Dikenakan Pajak
Natura adalah pemberian barang/kenikmatan bukan dalam bentuk uang yang diterima oleh karyawan perusahaan sebagai balasan dari jasa yang diberikan kepada pemberi kerja. Natura sendiri bukanlah objek pajak karena tidak termasuk penghasilan, namun dibawah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan natura akan dikenakan pajak penghasilan. Meskipun masih terdapat beberapa natura yang tidak dikenakan pajak seperti makanan/minuman bagi pegawai, […]
Natura Laptop dan Ponsel Tidak Dikenakan Pajak
Pengenaan pajak bagi natura menjadi topik pembicaraan yang hangat baru-baru ini. Seperti yang kita tahu, UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menetapkan natura yang diberikan perusahaan akan dianggap sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Natura serta perbedaannya dengan kenikmatan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh yang telah diubah […]
Apa Itu Pajak Natura?
Selain dari upah, gaji, hingga imbalan, natura juga termasuk dalam fasilitas yang kerap kali diberikan oleh pihak perusahaan kepada setiap pegawai. Natura memiliki arti kenikmatan, dimana hal ini diberikan perusahaan sebagai bentuk kemampuan tambahan yang menjadi hak bagi setiap pekerja. Biasanya, natura diberikan tidak dalam bentuk tunai melainkan sesuatu hal yang memiliki keuntungan atau manfaatnya […]
Perlakuan pajak terkait dengan penggunaan dana BOS
Pajak Dana BOS adalah beban pajak yang dikenakan pada transaksi yang melibatkan penggunaan dana bantuan sekolah oleh lembaga pendidikan atau sekolah yang diberikan oleh pemerintah.
Peraturan Terbaru tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Tahun 2023
Sebagai seorang wajib pajak, penting bagi kita untuk memahami konsep Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ini merupakan salah satu aspek penting dalam kewajiban perpajakan kita. Setiap tahun, perusahaan dan karyawan harus melaporkan penghasilan mereka serta membayar pajak melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui situs web Ditjen Pajak. Beberapa perusahaan membantu karyawan dengan mengurangkan pajak secara […]
DJP – DJPK Jalin Kerja Sama dengan 113 Pemda untuk Perluas Basis Pertukaran Data
Untuk meningkatkan penerimaan negara secara maksimal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 113 Pemerintah Daerah (Pemda) tingkat kabupaten/kota.
Sertifikat Elektronik Sudah Kadaluwarsa, Berikut Tata Cara Perpanjang Sertifikat Elektronik
Sertifikat elektronik akan berlaku selama 2 tahun, mulai dihitung sejak diberikan oleh DJP. Merujuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2015 pasal 6 ayat 2 yang sudah diperbarui dengan PER-04/PJ/2020