Syarat dan Perhitungan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)
Tarif PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri – Pengertian Kegiatan membangun sendiri atau lebih dikenal dengan KMS merupakan kegiatan membangun yang dilakukan bukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Didalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 163/PMK.03/2012 yang mengatur persyaratan bangunan yang terutang PPN atas Kegiatan […]
Apakah Bisnis Kos di Bawah 7 Unit Bebas Pajak?
Ada beberapa aspek perpajakan yang bisa melekat pada bisnis penyewaan kamar kos, yakni pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan/atau pajak hotel (pajak daerah). PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pemilik kos, yang tarifnya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh sebesar 10% bersifat final. Sedangkan PPN dibebankan kepada penyewa sebesar 10%, dengan […]
Apakah Jualan Online Kena Pajak?
Sejatinya, sejak 2013 pemerintah sudah memberikan penegasan terkait dengan perlakuan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Khususnya terkait dengan aspek Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tujuannya memberikan perlakuan perpajakan yang sama antara pelaku ekonomi secara daring dan konvensional. Dalam konteks PPh, setiap penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis, merupakan objek pajak atau […]
Informasi Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Dalam dunia perpajakan, ada banyak istilah yang sebaiknya Anda pahami dan ketahui. Salah satunya adalah Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Secara umum, pengertian dari NPPN adalah norma yang bisa digunakan Wajib Pajak dalam penghitungan penghasilan neto pada satu tahun pajak dengan dasar penghitungan sesuai PPh Pasal 25/29 terutang. Tujuannya dari menggunakan NPPN adalah untuk menyederhanakan […]
Siap-Siap, Tahun Depan CV Sudah Tak Bisa Pakai PPh Final UMKM
Wajib pajak badan berbentuk CV yang membayar pajak menggunakan skema PPh final UMKM PP 23/2018 sejak 2018 harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan umum pada tahun depan. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan PP 23/2018 turut mengatur jangka waktu pembayaran pajak dengan skema PPh final agar UMKM memiliki waktu untuk bersiap membayar pajak sesuai dengan ketentuan umum. “PP […]
Mulai Sekarang, 2 Aplikasi Elektronik Ini Ditutup DJP
Selasa (31/8/2021) Ditjen Pajak (DJP) menutup dua aplikasi elektronik. Dalam unggahannya di Instagram, DJP menyatakan kedua aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi e-form versi lama dan aplikasi electronic filing identification number (EFIN) yang sebelumnya dapat diakses pada laman efin.pajak.go.id. “#KawanPajak bisa menggunakan e-form versi pdf dan melakukan proses aktivasi/lupa EFIN melalui kantor pelayanan pajak,” tulis DJP dalam unggahannya. Seperti diketahui, pengisian Surat […]
Sah! Tarif PPh Bunga Obligasi WP Dalam Negeri Turun Jadi 10%
Pemerintah resmi memangkas tarif PPh final atas bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dari 15% menjadi 10% melalui Peraturan Pemerintah No. 91/2021. Pemerintah menyatakan kebijakan penurunan tarif PPh atas penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri bertujuan untuk menciptakan kesetaraan beban PPh antara […]
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT)
Sesuai dengan 215/PMK.03/2018 (Pasal 1 ayat 4) WP OPPT adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Pajak. WP OPPT harus mendaftarkan setiap lokasi usahanya pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak terkait, dalam […]
Beda PBB-P2 dan PBB-P3
MEREBAKNYA pandemi corona virus diseases (Covid-19) tidak hanya menjadi pukulan keras bagi perekonomian pemerintah, tetapi juga perekonomian masyarakat. Untuk itu, pemerintah pusat maupun daerah harus sigap memberikan berbagai stimulus. Pemerintah daerah turut ambil peran dengan memberikan berbagai insentif pajak daerah seperti untuk sektor pajak bumi bangunan (PBB). Bentuk insentif yang diberikan beragam mulai dari pembebasan denda pajak […]
Tersedia Fitur e-SPOP di DJP Online, Sudah Tahu?
Ditjen Pajak (DJP) sudah menyediakan fitur layanan e-SPOP pada laman DJP Online. Untuk memanfaatkan e-SPOP, wajib pajak harus terlebih dahulu melakukan aktivasi fitur layanan di menu Profil DJP Online. Aktivasi dilakukan dengan mencentang kotak ‘e-SPOP’. Setelah itu, aplikasi atau fitur tersebut akan tersedia di menu Lapor pada DJP Online. “Salah satu cara penyampaian formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) […]