Strategi Pajak untuk Family Office di Indonesia: Peluang dan Tantangan
Pertumbuhan Kekayaan Individu di Indonesia Indonesia mencatat peningkatan signifikan jumlah individu berkekayaan tinggi (high-net-worth individuals atau HNWI) dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan Knight Frank Wealth Report 2023, pada tahun 2022 terdapat sekitar 171.740 individu di Indonesia yang memiliki aset senilai minimal 1 juta dolar AS atau sekitar Rp15,9 miliar, tidak termasuk tempat tinggal utama […]
Peran Strategis Pajak dalam Meningkatkan IPM
Mengukur Kualitas Pembangunan Manusia: IPM dan Parameternya Kemajuan suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas pembangunan manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM, yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990, menjadi indikator penting untuk menilai kualitas sumber daya manusia. Ada tiga komponen utama dalam […]
Populasi Orang Kaya Meningkat, Saatnya Pajak Orang Kaya Diterapkan?
Indonesia menghadapi paradoks dalam lanskap ekonominya. Di satu sisi, kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi masalah, tetapi di sisi lain, jumlah individu dengan kekayaan tinggi terus meningkat. Data dari The Global Wealth Report yang dipublikasikan oleh INDEF dalam Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 mengungkapkan bahwa populasi orang kaya di Indonesia tumbuh pesat. Hal ini menunjukkan potensi yang […]
Negara-Negara yang Kenakan Pajak Terhadap Robot
Teknologi berkembang semakin masif seperti kekuatan mesin, membuat berbagai negara menghdapi perubahan signifikan dalam pasar tenaga kerja. Kehadiran robot dan kecerdasan buatan semakin menggeser peran manusia dalam sektor industri. Fenomena ini bagaikan pisau bermata dua yang memberikan dampak positif dan negaif terhadap proses bisnis dalam suatu negara. Positifnya adalah terjadinya peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya […]
Tata Cara Mendapatkan Fasilitas Pajak Daerah Jakarta Menurut Pergub 43/2024
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 43 Tahun 2024 yang bertujuan memberikan kemudahan perpajakan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka dengan kondisi tertentu. Ketentuan fasilitas kemudahan pajak daerah di Jakarta ini mulai berlaku sejak 7 November 2024. Latar Belakang Diterbitkannya […]
Fitur Prepopulated Permudah Proses Isi SPT Tahunan secara Otomatis di Coretax (CTAS)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam urusan perpajakan di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang akan diterapkan mulai tahun 2025 adalah fitur prepopulated dengan cakupan yang lebih luas pada proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam sistem coretax atau Core Tax Administration System (CTAS). Apa Itu Fitur Prepopulated? Fitur prepopulated […]
Perubahan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Mulai Tahun 2025 sesuai PMK 81/2024Perubahan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Mulai Tahun 2025 sesuai PMK 81/2024
Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 yang berlaku pada 1 Januari 2025, sistem administrasi perpajakan di Indonesia akan mengalami perubahan dengan kehadiran Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Salah satu perubahannya adalah pada tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran berbagai jenis pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah administrasi bagi wajib […]
RUU Pengampunan Pajak Jadi Prioritas Prolegnas 2025, Apa Dampaknya?
DPR Sahkan RUU Pengampunan Pajak sebagai Prolegnas Prioritas 2025 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun mengenai Pengampunan Pajak untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2025. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (18/11), dengan pengusul […]
PMK 81/2024 NPWP Tak Bisa Dihapus Saat WP Masih Memperoses Pembetulan
Kepala kantor pelayanan pajak (KPP) memiliki kewenangan untuk menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan /atau objektif Pengahapusan dilakukan baik melalui permohonan atau secaara jabatan. Namun, selain memperhatikan pemenuhan syarat subjektif-objektif penghapusan NPWP orang pribadi hanya bisa dilakukan sepanjang memenuhi sejumlah syarat. salah satunya, tidak sedang dalam proses […]
Situasi Sulit, Bos Pengusaha Makanan Minta PPN Jadi 12% Dikaji Lagi
Pemerintah bakal menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai tahun 2025 mendatang. Namun, kalangan pengusaha menilai situasi itu bakal membuat situasi ekonomi kian berat, utamanya jika melihat daya beli masyarakat yang kian lemah. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman menyebut sektornya yakni makanan-minuman menjadi salah satu yang bakal […]