Wajib Pencatatan, Tak Wajib Pembukuan: Siapa Saja kah Pihak Ini?
Tidak semua pelaku usaha diwajibkan menyusun pembukuan lengkap. Dalam ketentuan perpajakan, ada kelompok tertentu yang cukup melakukan pencatatan sederhana tanpa harus membuat laporan keuangan formal. Artinya, terdapat pihak-pihak tertentu yang tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, namun tetap berkewajiban melakukan pencatatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (12) UU KUP, ketentuan mengenai bentuk serta tata cara pencatatan diatur […]
Langkah Mudah Perbarui Nomor Rekening di Coretax DJP
Pernah mengalami kendala pencairan pengembalian pajak karena nomor rekening sudah tidak aktif? Atau baru saja mengganti rekening dan khawatir proses administrasi pajak terganggu? Jangan khawatir, kini pembaruan nomor rekening di sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa dilakukan secara online melalui Coretax DJP, tanpa harus repot datang ke kantor pajak. Prosesnya cepat, mudah, dan bisa selesai […]
Panduan Praktis Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif (WP NE) Sesuai Aturan Terbaru
Banyak Wajib Pajak di Indonesia menghadapi masalah yang sama: usaha sudah berhenti, kegiatan ekonomi sudah tidak berjalan, namun kewajiban pajak tetap berjalan seperti biasa. Akibatnya, setiap periode pelaporan, mereka menerima teguran atau sanksi denda karena tidak menyampaikan SPT. Kondisi ini umumnya terjadi karena status Wajib Pajak masih tercatat aktif di database Direktorat Jenderal Pajak (DJP). […]
Mengenal Payment ID: Identitas Pembayaran yang Praktis dan Aman, serta Dampak Positif dan Negatif dari Payment ID
Bank Indonesia (BI) akan merilis Payment ID pada 17 Agustus 2025. Sistem transaksi digital ini akan terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di Digital ID. Payment ID adalah kode unik yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dirancang untuk mendeteksi riwayat keuangan pemilik akun secara mendetail. Adanya sistem ini dapat memungkinkan pemetaan […]
Pemerintah Sederhanakan Aturan Pajak Emas untuk Dukung Investasi dan Usaha Bullion
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, emas tetap menjadi primadona investasi bagi masyarakat. Kenaikan harga emas tidak menyurutkan minat masyarakat untuk membeli logam mulia ini, mengingat kemampuannya dalam menjaga nilai kekayaan dari inflasi dan risiko darurat. Kini, investasi emas tidak hanya tersedia dalam bentuk fisik, tetapi juga dapat dilakukan secara digital. Berdasarkan data Bappebti, nilai transaksi […]
Langkah Baru Pemerintah Dalam Mengatur Pajak Aset Kripto
Pemerintah resmi mengeluarkan tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang mengatur perpajakan atas transaksi aset kripto. Regulasi tersebut mencakup PMK Nomor 50 Tahun 2025 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (PMK-50/2025), PMK Nomor 53 Tahun 2025 yang mengubah ketentuan dalam PMK Nomor 11 Tahun 2025 mengenai Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak […]
DJP Pastikan Ojol dan Penjual Pulsa Bebas dari Pajak Pedagang Online
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menegaskan bahwa ojek online (ojol), penjual pulsa, kartu perdana, serta pelaku usaha emas dan properti tertentu tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 22 untuk pedagang online. Hal ini diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025. Pengecualian diberikan karena beberapa jenis usaha suadah diatur melalui regulasi lain, seperti PMK 6/2021 untuk penjualan […]
DJP Kirim Email Blast ke WP, Imbau Segera Aktivitas Akun coretax
Ditjen Pajak (DJP) mengirimkan email blast berisi imbauan agar wajib pajak melakukan aktivitas akun wajib pajak serta registrasi kode otorisasi atau sartifikat digital pada coretax system. Melalui email blast tersebut, DJP menjelaskan aktivasi akun coretax system dibutuhkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih modern, transparan, dan efisien. Menurut DJP, Langkah […]
DJP AWASI PAJAK LEWAT MEDIA SOSIAL, PAMER HARTA BISA JADI TARGET
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kini memanfaatkan media sosial sebagai instrument pengawasan kepatuhan pajak. Melalui skema crawling, DJP dapat mengidentifikasi unggahan pengguna yang menampilkan aset kekeyaan, gaya hidup mewah, hingga aktivitas endorse di berbagai platform digital. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara unggahan di media sosial dan data resmi seperti SPT atau LHKPN, DJP akan melakukan […]
PMK BARU! SISTEM PERALATAN PENGAMANAN PERSENJATAAN TNI KINI BEBAS PPN
Pemerintah membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sistem peralatan pengamanan persenjataan untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang melaksanakan tugas operasi militer. Pembebasan PPN tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 45/2025. Mengacu pada pertimbangannya, pemerintah memberikan fasilitas tersebut untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas operasi pertahanan negara. “Perlu diberikan fasilitas pembebasan PPN terhadap bekal […]