Karyawan Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak, Pemerintah Perluas Insentif PPh 21, Ini Syaratnya
Melalui kebijakan stimulus terbaru, karyawan gaji di bawah 10 juta bebas pajak setelah pemerintah memperluas cakupan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah (DTP). Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi nasional yang lebih cepat. Kebijakan karyawan gaji di bawah 10 juta bebas pajak ini diatur secara resmi dalam Peraturan […]
Wajib Pajak Meninggal NPWP BISA DIHAPUS INI SYARATNYA
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatur syarat dan ketentuan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi yang telat meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Ketentuan tersebut tercantum dalm PER-7/PJ/2025. Merujuk Pasal 44 ayat (9) huruf a, permohonan penghapusan NPWP wajib pajak meninggal dunia yang tidak meninggalkan warisan harus dilampiri dua dokumen pendukung. […]
Cara Ganti Nomor Telepon Wajib Pajak di Coretax
Wajib pajak orang pribadi yang berganti nomor telepon bisa mengganti data tersebut pada coretax sistem. Wajib pajak tidak perlu lagi mengurus perubahan data pribadi langsung ke kantor pajak. Wajib pajak dapat melakukan perubahan data bila terjadi 2 hal. Bagaimana cara ganti nomor telepon wajib pajak di coretax? Apabila wajib pajak sudah memiliki akun coretax sistem, […]
Gratis PPN Beli Rumah Diperpanjang hingga 31 Desember 2025!
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian rumah mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2025. Kebijakan itu dituang ke Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2025. Kebijakan ini melanjutkan kebijakan PPN ditanggung pemerintah (DTP) 100 persen untuk pembelian rumah yang berlaku pada 1 Januari-30 Juni 2025. PPN DTP 100% […]
Panduan Faktur Pajak Pedagang Eceran (Digunggung) Terbaru
Siapa yang disebut PKP Pedagang Eceran Menurut Pasal 51 ayat (3) PER-11/PJ/2025, PKP pedagang eceran adalah PKP yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada konsumen akhir, termasuk melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Status pedagang eceran tidak ditentukan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 51 ayat (4), […]
Sri Mulyani Janji Tak Pajaki Orang Miskin Meski Target 2026 Naik
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah tidak akan memajaki masyarakat miskin meskipun target penerimaan pajak tahun 2026 naik ambisius hingga Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 13,5 persen. Sistem pajak tetap disesuaikan dengan kemampuan masyarakat agar menciptakan rasa keadilan, termasuk dengan tarif PPh final UMKM 0,5 persen yang hanya berlaku bagi usaha beromzet di atas Rp4,8 miliar […]
Wamenkeu Pastikan Tak Ada Kenaikan Pajak di 2026
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu memastikan pemerintah tidak akan meningkatkan tarif pajak maupun menerapkan pajak baru pada 2026. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi pengenaan cukai. Hal ini disampaikan Anggito saat talkshow bersama Chairman CT Corp Chairul Tanjung dengan tajuk ‘Membaca Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal 2026. Anggito menerangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara […]
Emas Kena Pajak? Ini Penjelasan Lengkap aturan Barunya!
Mulai 1 Agustus 2025, pemerintah melalui PMK Nomor 51 dan 52 Tahun 2025 menetapkan bahwa pembelian emas batangan oleh bullion bank dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,25%, turun dari sebelumnya 1,5%. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari praktik saling pungut pajak yang sebelumnya terjadi dalam transaksi emas antar pelaku usaha, serta menciptakan kesetaraan perlakuan antara emas […]
Sri Mulyani Membayar Pajak Sama Mulianya dengan Zakat dan Wafat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kewajiban membayar pajak memiliki kemuliaan yang setara dengan zakat dan wakaf bagi mereka yang mampu, sebagaimana diatur dalam syariat Islam.Menurutnya, ketiga kewajiban tersebut memiliki manfaat yang sama, yakni membantu masyarakat yang membutuhkan. “Dalam setiap rezeki dan harta yang diperoleh, terdapat hak orang lain. Penyaluran hak tersebut dapat dilakukan melalui […]
Setor PPh Pasal 25 Salah Kode: Tidak Bisa Dipindahbukukan, Hanya Bisa Direstitusi atau Dikreditkan
Ketika Wajib Pajak (WP) melakukan penyetoran angsuran PPh Pasal 25 dengan salah Kode Akun Pajak (KAP) atau Kode Jenis Setoran (KJS), banyak yang bertanya apakah kesalahan tersebut bisa diperbaiki melalui pemindahbukuan (PBK). Berdasarkan ketentuan terbaru, mekanisme PBK tidak berlaku untuk PPh Pasal 25. Ini berdasarkan Pasal 171 ayat (10) PMK 81/2024, yang menyatakan bahwa penyetoran […]