3 Format Baru Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP yang Perlu Diketahui Setelah Resmi Diluncurkan Menkeu Sri Mulyani
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengalami perubahan format. Format baru berlaku mulai Kamis 14 Juli 2022. Secara seremonial, Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi meluncurkan format baru NPWP pada Selasa 19 Juli 2022. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022, format NPWP baru mencakup tiga hal. Pertama, untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penduduk adalah warga negara Indonesia dan […]
Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
Jakarta, 21/07/2022 Kemenkeu – Setelah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara resmi diluncurkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Acara Puncak Perayaan Hari Pajak Tahun 2022, penggunaan format baru Nomor Pokok Wajib Pajak kini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Berdasarkan PMK tersebut, terdapat tiga […]
KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 99/PMK.010/2020 TENTANG : KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI NO URAIAN BARANG KRITERIA POS TARIF KETERANGAN a. Beras dan Gabah berkulit, dikuliti, setengah giling atau […]
Salah Tulis dan Hitung dalam Suket PPS, KPP Bisa Lakukan Penelitian
Kantor pelayanan pajak (KPP) dapat melakukan penelitian atas kesalahan penulisan atau penghitungan dalam surat keterangan (suket) program pengungkapan sukarela (PPS). Data mengenai kesalahan penulisan serta kesalahan penghitungan disediakan langsung oleh Ditjen Pajak (DJP) melalui sistem informasi. “Penelitian … dilakukan pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/tim pengawasan perpajakan,” bunyi Surat Edaran No. SE-17/PJ/2022, dikutip pada […]
Harta Belum Diungkap, Peserta Tax Amnesty Tak Ikut PPS? Ini Risikonya
Ditjen Pajak (DJP) mengungkap konsekuensi bagi wajib pajak sebenarnya memenuhi kondisi sebagai peserta skema kebijakan I Program Pengungkapan Sukarela (PPS), tetapi memilih untuk tidak ikut. Konsekuensi juga berlaku untuk wajib pajak yang mengikuti skema kebijakan I PPS, tetapi tidak melaporkan seluruh hartanya. Artinya, masih ada harta yang belum diungkap melalui Tax Amnesty pada 2016-2017 ataupun PPS. “Harta […]
Keikutsertaan PPS Terus Menanjak, Lebih Rp300 Triliun Harta Diungkap
Total sebanyak 130.498 wajib pajak sudah mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) hingga Jumat, 24 Juni 2022 pukul 08.00 WIB. Periode pelaksanaan PPS akan berakhir pada 30 Juni 2022. Berdasarkan pada statistik PPS dalam Angka yang dipublikasikan DJP melalui laman pajak.go.id/pps, berikut perincian data per 24 Juni 2022: Wajib Pajak130.498 wajib pajak, naik 7,41% dari posisi hari […]
Bantuan dan Sumbangan Dikenakan Pajak, Kecuali…
Setiap indvidu atau badan usaha pastinya sewaktu-waktu melakukan kegiatan amal, setidaknya sekali dalam setahun. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu mereka yang kekurangan dan membutuhkan sesuatu. Apalagi banyak orang yang kesusahaan pada masa pandemi COVID-19, jadi banyak dari mereka yang berkelebihan memutuskan untuk melakukan amal untuk memberikan bantuan bagi mereka yang kekurangan. Kegiatan amal tersebut dilaksanakan […]
Ungkap Saja, Mumpung Ada Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tersisa 19 hari lagi. Wajib Pajak diimbau untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk melaporkan atau mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan. Pemerintah mengadakan PPS berdasarkan ketentuan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Periode program tersebut hanya 6 bulan, yakni pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022. PPS dapat diikuti Wajib […]
Per 1 Mei 2022, Pemerintah Kenakan Tarif Pajak Bagi Pinjaman Online
Pemerintah resmi mengeluarkan aturan mengenai pemberlakuan pajak terhadap penyelenggara teknologi finansial atau fintech. Adapun pajak yang dikenakan yaitu pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPn). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022. Aturan ini ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan berlaku efektif mulai 1 Mei 2022. “Aturan ini […]
Update PPh Final Jasa Konstruksi PP 9/2022, Akses di e-Bupot Unifikasi
Ditjen Pajak (DJP) sudah memperbarui (update) tarif pajak penghasilan (PPh) final jasa konstruksi pada aplikasi e-bupot. Melalui akun media sosial, DJP menyampaikan sesuai dengan PP 9/2022 ada perubahan tarif PPh final jasa konstruksi. Dalam peraturan yang mulai berlaku pada 21 Februari tersebut, tarif PPh final jasa konstruksi bertambah dari awalnya 5 tarif menjadi 7 tarif. “Tarif PPh final […]