Validasi NIK Pegawai Kini Bisa Sekaligus
DJP meluncurkan Portal NPWP versi 2.1 yang memungkinkan pemberi kerja dan instansi pemerintah melakukan validasi dan registrasi NIK pegawai secara massal. Fasilitas ini memastikan kesesuaian NIK, nama, nomor telepon, dan email, sekaligus melakukan registrasi otomatis untuk data yang lolos validasi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat integrasi data pegawai ke sistem Coretax, sehingga bukti pemotongan pajak […]
Ini Beda Kode Otorisasi dan Sertifikat Elektronik di Coretax
Ada 2 jenis tanda tangan elektronik, yaitu tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan yang tidak tersertifikasi. Secara sederhana, kode otorisasi merupakan alat untuk membutuhkan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi (dikeluarkan sendiri secara resmi dari DJP). Sedangkan sertifikasi elektronik di pakai untuk memberikan tanda tangan tersertifikasi (diterbitkan oleh penerbit sertel yang diakui negara). Merujuk pada […]
8 Kriteria Wajib Pajak yang Bisa Hapus NPWP Sesuai Peraturan Dirjen Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan aturan baru melalui PER-7/PJ/2025 yang mengatur tata cara serta kriteria wajib pajak yang dapat menghapus NPWP. Penghapusan bisa diajukan jika seorang wajib pajak sudah tidak memenuhi syarat subjektif atau objektif sesuai ketentuan perpajakan, baik atas permohonan maupun secara jabatan oleh KPP. 8 Kriteria Wajib Pajak yang Bisa Menghapus NPWP Cara […]
Rekening Bisa Diblokir Jika Nunggak Pajak, Ini Dasar Hukumnya!
DJP secara sah berwenang memblokir rekening wajib pajak yang menunggak. Dasar hukum utamanya adalah: Pemblokiran diatur dalam PMK No. 61 Tahun 2023 yang mewajibkan bank menahan dana WP sesuai permintaan DJP. Penting dicatat bahwa dana yang diblokir hanya sebesar jumlah pajak terutang ditambah biaya penagihan, bukan seluruh saldo rekening WP. Tindakan pemblokiran rekening ini bukan […]
Pemerintah Putuskan Insentif PPh Final UMKM Berlaku Permanen
Pemerintah resmi menetapkan insentif PPh Final bagi UMKM sebagai kebijakan permanen. Dengan aturan baru ini, pelaku UMKM beromzet di bawah Rp500 juta per tahun tidak dikenakan PPh Final (0%), sementara UMKM beromzet hingga Rp4,8 miliar per tahun mendapat tarif PPh Final 0,5%. Dalam aturan tersebut, wajib pajak orang pribadi yang memiliki omzet maksimal 4,8 miliar […]
Jenis SPT yang Dipakai Untuk Pelaporan PPH Pasal 26
Jenis SPT yang digunakan untuk pelaporan PPh Pasal 26 tergantung pada jenis penghasilannya. Merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025, terdapat 2 jenis SPT yang dapat digunakan untuk pelaporan PPh Pasal 26. Jenis SPT untuk PPh Pasal 26 Proses Pelaporan PPh Pasal 26
Akses Pembuatan Faktur Pajak Bisa Dinonaktifkan, Ini Ketentuan PER-19/PJ/2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan ketentuan mengenai penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2025. Melalui aturan tersebut, DJP memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara akses pembuatan Faktur Pajak apabila PKP memenuhi kriteria tertentu yang terkait dengan kewajiban pemotongan atau […]
Lapor SPT Tahunan Via Coretax, Ada 3 Hal Yang Harus Disiapkan Oleh Pegawai
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purbalingga menyelenggarakan kegiatan edukasi perpajakan bagi aparatur negara terkaid dengan pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax DJP pada 12 November 2025. Penyuluh Pajak KPP Pratama Purbalingga Eka Nofianti menyebut terdapat 3 hal yang harus disiapkan wajib pajak orang pribadi dengan klasifikasi lapangan usaha (KLU) pegawai sebelum melaporkan SPT Tahunan pada tahun […]
Utang Pajak di Atas Rp250 Juta, DJP Bisa Putus Akses Faktur Pajak
DJP kini berhak menonaktifkan akses pembuatan faktur pajak bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang memiliki utang pajak. Ditjen Pajak (DJP) berwenang menonaktifkan akses pembuatan faktur pajak terhadap pengusaha kena pajak (PKP) yang memiliki utang pajak minimal Rp250 juta ke kas negara. Otoritas pajak menonaktifkan akses PKP untuk membuat faktur pajak lantaran PKP dimaksud tidak melaksanakan […]
Terima Email Tunggakan Pajak? Jangan Panik, Ini Langkah Aman dari DJP
Direktorat Jenderal pajak (DJP) mengimbau masyarakat untuk tidak panik jika menerima email berisi tagihan tunggakan pajak. DJP menegaskan, wajib pajak perlu terlebih dahulu memastikan bahwa email tersebut resmi dari domain pajak.go.id, bukan dari pihak lain. Email tersebut bersifat pengingat kewajiban, bukan penagihan aktif. Apabila email tersebut benar dari DJP wajib pajak dapat mengecek dan melunasi […]