WP YANG OTOMATIS DAPAT STATUS NONAKTIF, INI SYARATNYA!
Dalam kondisi tertentu wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun coretax bisa otomatis mendapat status sebagai wajib pajak nonaktif. Wajib pajak nonaktif berarti wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP. Wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun coretax, tetapi mengisi klasifikasi lapangan usaha (KLU) belum bekerja dengan penghasilan […]
PEMERINTAH BEBASKAN PPH 21 PEGAWAI CAGAR BUDAYA, MUSEUM, DAN TEATER
Pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pegawai yang bekerja di sektor pariwisata melalui PMK 72/2025. Insentif ini berlaku sepanjang tahun 2025 dan ditujukan untuk pegawai dari pemberi kerja yang memenuhi dua syarat, yakni bergerak di industri padat karya dan memiliki kode klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sebagaimana tercantum dalam lampiran beleid tersebut. […]
DJP Tunda Pajak Shopee & Tokopedia hingga Ekonomi Pulih Tumbuh 6%
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan bahwa pungutan pajak bagi pedagang online di platform seperti Shopee dan Tokopedia masih ditunda. Sebelumnya ia sempat menyatakan bahwa pajak yang dipungut oleh platform jual beli daring itu siap diterapkan pada Februari 2026. “Terakhir memang arahannya (Purbaya) ke kami itu dilaksanakan di Februari. Tapi kemudian ada arahan baru dari Pak Menteri untuk […]
SPT TAHUNAN VIA CORETAX UNGGAH LAPORAN KEUANGAN DIBATASI HANYA 25 MB
Coretax administration system membatasi ukuran file portable document format (PDF) yang perlu diunggah sebagai lampiran dari SPT Tahunan. Ukuran laporan keuangan berformat PDF yang bisa diunggah oleh wajib pajak dibatasi maksimal sebesar 25 megabyte (MB), sedangkan dokumen lainnya dibatasi hanya sebesar 5 MB. Dokumen yang ukurannya dibatasi maksimal sebesar 5 MB contohnya adalah opini audit […]
Kapan Pajak e-Commerce Diterapkan?
DJP : Tunggu Ekonomi Tumbuh 6% Penunjukan penyelenggara marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang online akan ditunda sampai batas waktu yang tidak tertentu. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan DJP akan mengikuti arahan dari menteri keuangan untuk melakukan penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak. Rencananya, pemerintah baru menerapkan kebijakan ini bila ekonomi berhasil tumbuh […]
TARIF PPN DITURUNKAN DPR USUL JADI 8%
Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN mendapatkan dukungan dari politikus di Parlemen.Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjadi salah satu anggota dewan yang konsisten mendorong pemerintah menurunkan tarif PPN, sebelum Purbaya buka-bukaan mengungkapkan rencananya menurunkan tarif pajak atas transaksi masyarakat itu. Saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN […]
Menkeu Purbaya: Pajak Pedagang Online Baru Berlaku Jika Ekonomi Tumbuh 6%
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah akan menunda penerapan pajak bagi pedagang online hingga proses pemulihan ekomomi nasional benar-benar pulih. Ia menegaskan, kebijakan tersebut baru akan dijalankan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mencapai angka. Ia membantah kabar bahwa kebijakan tersebut akan mulai diterapkan pada Februari 2026, menekankan bahwa keputusan akhir berada di tangannya […]
Jadwal Pembayaran dan Penyetoran Pajak Terbaru berdasarkan PMK 81/2024
Pajak yang terutang wajib dibayar dan disetor sebelum melewati tanggal jatuh tempo. Pembayaran dan penyetoran tersebut wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, meliputi: Kecuali untuk Jenis Pajak Berikut: Namun, ada juga pembayaran dan penyetoran pajak yang dikecualikan dari batas waktu tanggal 15 bulan berikutnya tersebut, yaitu: PPN atau PPN […]
Bagaimana Cara Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto?
Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diperbolehkan untuk melakukan pencatatan serta menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma. Norma yang digunakan adalah Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang saat ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. Kriteria Penggunaan NPPN NPPN dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan […]
Apa Saja Kewajiban Perpajakan Notaris?
Notaris adalah seorang pejabat yang memiliki wewenang untuk membuat akta yang berhubungan dengan perjanjian, perbuatan, dan ketetapan sesuai dengan undang-undang dan pihak yang memiliki kepentingan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 menjelaskan notaris sebagai profesi yang dikategorikan sebagai tenaga ahli sehingga termasuk dalam kelompok penerimaan penghasilan atas pekerjaan jasa dan bukan atas pegawai atau karyawan. […]