PPh 21 Ditanggung Pemerintah bagi Wajib Pajak Tertentu di IKN
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 (PMK 28/2024) tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam PMK tersebut, pemerintah kembali mempertegas pemberian fasilitas insentif pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah (DTP) atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tertentu di IKN. Sebelumnya peraturan tersebut telah diatur dalam […]
Daftar Terbaru Jenis Insentif Pajak di IKN Mengacu PMK 28/2024
Sebagai upaya strategis dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 (PMK 28/2024). Regulasi ini mengatur rangkaian pemberian insentif pajak yang dirancang untuk menarik investasi dan memacu aktivitas bisnis di kawasan ini. Pajak.com akan membedah daftar terbaru jenis insentif pajak yang berlaku di […]
e-Tax Court Pengadilan Pajak dan Penggunaannya
eTax court merupakan sistem untuk melakukan penyelesaian banding dan gugatan pada pengadilan pajak secara elektronik. Aplikasi e-Tax court pengadilan pajak online ini Sekretariat Pengadilan Pajak (Set PP) . Sebelumnya, proses registrasi pengadilan pajak dilakukan melalui loket atau pos. Seiring adanya eTax court, wajib pajak, penanggung pajak, dan kuasa hukum dapat mendaftar secara online. Apa saja fitur dan cara menggunakan e Tax court ini? Simak […]
Opsen Pajak Kendaraan: Tarif dan Contoh Hitung
Opsen merupakan pungutan tambahan pajak yang dipungut dari pajak kendaraan, bea balik nama, hingga pajak mineral batubara. Simak penjelasannya di bawah, ini Mekari Klikpajak akan mengulas tentang opsen PKB-BBNKB dan sekilas tentang opsen MBLB. Apa itu Opsen Pajak? Opsen pajak adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat […]
Istri Bisa Pakai NPWP Suami untuk Administrasu, Asal Statusnya Aktif
Seorang istri yang menjalankan kewajiban pajaknya bergabung dengan suami tidak perlu mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)-nya sendiri. Istri bisa memanfaatkan NPWP suami untuk keperluan administrasi terkait dengan pekerjaan. Dalam system perpajakan di Indonesia, keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Namun, syaratnya adalah status NPWP suami aktif, bukan non-efektif (NE). jika status NPWP suami non-efektif […]
PKP Pedagang Eceran Buat Faktur Pajak, Seperti Apa Ketentuannya?
Pengusaha Kena Pajak (PKP) pedagang eceran dapat membuat faktur pajak untuk setiap barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Penjelasan dari Kring Pajak tersebut merespon pertanyaan dari salah satu warganet di media sosial. Ketentuan mengenai faktur pajak PKP pedagang eceran diatur […]
Tapera: Apa Itu, Kriteria Peserta, Manfaat, & Mekanisme Pembayaran
Pemberitaan nasional sedang ramai membahas tentang Tapera. Bagi kamu yang belum tahu, Tapera adalah akronim dari Tabungan Perumahan Rakyat. Tapera disebut sebagai salah satu solusi pembiayaan rumah jangka panjang di Indonesia. Pemerintah berharap, tabungan ini dapat membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Tapera, yuk, simak artikel ini! Glints akan menjelaskannya […]
Berlaku 1 Januari 2025, Ini Barang & Jasa yang Kena PPN 12%!
Per 1 Januari 2025 masyarakat harus bersiap menghadapi kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 12%. Tentunya barang dan jasa yang dikonsumsi akan lebih mahal dari sekarang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Dalam penjelasannya, PPN 12% dikenakan terhadap seluruh barang dan jasa kecuali barang kebutuhan pokok, […]
PPN Naik Jadi 12% di 2025, Begini Pengertian dan Hitungannya
Pemerintah memastikan akan menerapkan kebijakan baru perihal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025. Kebijakan baru itu adalah kenaikkan tarif PPN menjadi 12% per 1 Januari. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan kenaikan tarif PPN ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menurut dia, pelaksanaan tarif PPN baru […]
Kemenkeu Buka Suara Rencana Kenaikan PPN 12% Diputuskan Sejak 2021
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan keputusan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% tahun depan telah ditetapkan sejak 2021. Penetapan telah diamanatkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, menegaskan penyesuaian tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP. Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu […]