<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Irtax Consulting</title>
	<atom:link href="https://irtaxconsulting.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://irtaxconsulting.com/</link>
	<description>Irtax Consulting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 07:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2025/10/cropped-Irtax-Favicon-32x32.webp</url>
	<title>Irtax Consulting</title>
	<link>https://irtaxconsulting.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wajib Pajak Diimbau Lebih Waspada! DJP Perketat Pengawasan SPT dan Berikan Kesempatan Penghapusan Sanksi Pajak</title>
		<link>https://irtaxconsulting.com/2026/11/13/wajib-pajak-diimbau-lebih-waspada-djp-perketat-pengawasan-spt-dan-berikan-kesempatan-penghapusan-sanksi-pajak/</link>
					<comments>https://irtaxconsulting.com/2026/11/13/wajib-pajak-diimbau-lebih-waspada-djp-perketat-pengawasan-spt-dan-berikan-kesempatan-penghapusan-sanksi-pajak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 07:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irtaxconsulting.com/?p=2744</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin memperkuat upaya pengawasan dan peningkatan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Melalui berbagai kebijakan dan langkah administratif, DJP mengimbau wajib pajak untuk lebih cermat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, memastikan kebenaran pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang telah disediakan pemerintah. Imbauan tersebut menjadi perhatian setelah [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/11/13/wajib-pajak-diimbau-lebih-waspada-djp-perketat-pengawasan-spt-dan-berikan-kesempatan-penghapusan-sanksi-pajak/">Wajib Pajak Diimbau Lebih Waspada! DJP Perketat Pengawasan SPT dan Berikan Kesempatan Penghapusan Sanksi Pajak</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"> </p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/11/DJP-Tax-Awareness_-Stay-Vigilant-1024x683.png" alt="" class="wp-image-2745" srcset="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/11/DJP-Tax-Awareness_-Stay-Vigilant-1024x683.png 1024w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/11/DJP-Tax-Awareness_-Stay-Vigilant-300x200.png 300w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/11/DJP-Tax-Awareness_-Stay-Vigilant-768x512.png 768w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/11/DJP-Tax-Awareness_-Stay-Vigilant.png 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin memperkuat upaya pengawasan dan peningkatan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Melalui berbagai kebijakan dan langkah administratif, DJP mengimbau wajib pajak untuk lebih cermat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, memastikan kebenaran pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang telah disediakan pemerintah.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Imbauan tersebut menjadi perhatian setelah DJP menemukan ratusan ribu wajib pajak orang pribadi terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025. Selain itu, DJP juga mengingatkan bahwa surat imbauan yang tidak ditindaklanjuti dapat berlanjut pada proses pengawasan dan permintaan klarifikasi.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>475 Ribu Wajib Pajak Terindikasi Menghapus Bukti Potong PPh</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Salah satu perhatian utama DJP adalah ditemukannya sebanyak 475.698 wajib pajak orang pribadi yang terindikasi melakukan penghapusan bukti pemotongan PPh dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2025.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Menindaklanjuti temuan tersebut, DJP telah mengirimkan email imbauan resmi kepada wajib pajak yang bersangkutan agar melakukan penelitian, verifikasi, dan pencocokan kembali antara data penghasilan dengan bukti pemotongan PPh yang dimiliki.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Wajib pajak diminta memastikan seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan, serta informasi perpajakan lainnya telah dilaporkan secara benar, lengkap, dan jelas.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Apabila ditemukan ketidaksesuaian yang menyebabkan SPT tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diimbau segera melakukan pembetulan SPT sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Perlu diperhatikan bahwa penghapusan bukti potong dari draf SPT pada sistem Coretax tidak serta-merta menghapus data tersebut dari sistem administrasi DJP. Oleh karena itu, wajib pajak tetap perlu memastikan kesesuaian data yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Surat Imbauan DJP Tidak Boleh Diabaikan</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Selain mengingatkan mengenai kebenaran pelaporan SPT, DJP juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kepatuhan melalui penyampaian surat imbauan kepada wajib pajak.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025, surat imbauan dapat disampaikan melalui akun Coretax DJP, alamat email yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan, maupun secara langsung.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Wajib pajak yang menerima surat imbauan dapat memberikan tanggapan dengan dua cara, yaitu memenuhi kewajiban perpajakan yang dimaksud dan/atau menyampaikan penjelasan atas informasi yang tercantum dalam surat tersebut.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Apabila imbauan tidak ditindaklanjuti dan masih terdapat ketidaksesuaian data perpajakan, DJP dapat mengambil langkah pengawasan lanjutan, termasuk menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dengan demikian, surat imbauan sebaiknya tidak dianggap sebagai pemberitahuan biasa. Wajib pajak perlu memahami isi surat, memeriksa data yang menjadi dasar imbauan, serta memberikan tanggapan sesuai ketentuan.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Kesempatan Pengurangan Sanksi Administratif hingga 100 Persen</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Di tengah penguatan pengawasan tersebut, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya melalui program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Program yang dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 ini memberikan peluang pengurangan sanksi administratif hingga 100 persen bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan tertentu, termasuk keterlambatan pelaporan atau pembetulan SPT, maupun kewajiban yang berkaitan dengan ketetapan dan tagihan pajak sesuai kriteria yang ditentukan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Namun, wajib pajak perlu memperhatikan periode pemenuhan persyaratan karena besaran pengurangan sanksi dapat berbeda berdasarkan waktu penyelesaian kewajiban.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Untuk sejumlah kategori, kesempatan pengurangan hingga 100 persen berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Sementara itu, terdapat kategori lain yang memiliki periode pengurangan secara bertahap hingga 2027.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Penting dipahami bahwa program PSA bukan berarti menghapus seluruh utang pajak. Fasilitas ini memberikan keringanan atas sanksi administratif, sedangkan pokok pajak yang masih terutang tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Apa yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Melihat berbagai perkembangan tersebut, wajib pajak perlu meningkatkan ketelitian dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>Memeriksa kembali SPT Tahunan.</strong> Pastikan seluruh penghasilan, bukti potong, kredit pajak, dan informasi perpajakan telah dicantumkan secara benar dan lengkap.</li>



<li><strong>Memastikan kesesuaian data Coretax.</strong> Lakukan pencocokan antara data yang tersedia dalam sistem DJP dengan dokumen serta transaksi yang sebenarnya.</li>



<li><strong>Tidak mengabaikan surat imbauan.</strong> Apabila menerima email atau pemberitahuan dari DJP, segera periksa isi dan dasar permintaannya serta berikan tanggapan yang sesuai.</li>



<li><strong>Melakukan pembetulan apabila diperlukan.</strong> Jika ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam SPT, segera lakukan pembetulan berdasarkan ketentuan yang berlaku.</li>



<li><strong>Memanfaatkan fasilitas pengurangan sanksi.</strong> Wajib pajak yang memiliki sanksi administratif dapat memeriksa kelayakan untuk mengikuti program PSA sebelum periode fasilitas berakhir.</li>



<li><strong>Menggunakan saluran resmi DJP.</strong> Pastikan komunikasi dan penyelesaian kewajiban dilakukan melalui kanal resmi untuk menghindari penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Kepatuhan Pajak Menjadi Tanggung Jawab Setiap Wajib Pajak</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Berbagai imbauan dan kebijakan yang diterbitkan DJP menunjukkan bahwa pengawasan perpajakan semakin mengandalkan kesesuaian data dan pemanfaatan sistem administrasi digital.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Wajib pajak tidak hanya dituntut untuk menyampaikan SPT tepat waktu, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh informasi yang dilaporkan benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Di sisi lain, adanya program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban yang masih tertunda dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oleh karena itu, wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, diimbau untuk lebih proaktif dalam memeriksa kewajiban perpajakan, menindaklanjuti surat dari DJP, serta memastikan setiap pelaporan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Kepatuhan pajak bukan hanya tentang menghindari sanksi, melainkan juga merupakan bagian dari tanggung jawab dalam mendukung penerimaan negara dan menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/11/13/wajib-pajak-diimbau-lebih-waspada-djp-perketat-pengawasan-spt-dan-berikan-kesempatan-penghapusan-sanksi-pajak/">Wajib Pajak Diimbau Lebih Waspada! DJP Perketat Pengawasan SPT dan Berikan Kesempatan Penghapusan Sanksi Pajak</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irtaxconsulting.com/2026/11/13/wajib-pajak-diimbau-lebih-waspada-djp-perketat-pengawasan-spt-dan-berikan-kesempatan-penghapusan-sanksi-pajak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dinamisasi PPh Pasal 25: Angsuran Pajak Bisa Naik atau Turun</title>
		<link>https://irtaxconsulting.com/2026/11/06/dinamisasi-pph-pasal-25-angsuran-pajak-bisa-naik-atau-turun/</link>
					<comments>https://irtaxconsulting.com/2026/11/06/dinamisasi-pph-pasal-25-angsuran-pajak-bisa-naik-atau-turun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 05:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irtaxconsulting.com/?p=2741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperhatikan perkembangan kinerja dunia usaha sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah dinamisasi angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, yaitu mekanisme penyesuaian pembayaran angsuran pajak selama tahun berjalan berdasarkan perubahan kondisi usaha dan perkiraan penghasilan wajib pajak. Kebijakan ini menjadi penting karena kondisi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/11/06/dinamisasi-pph-pasal-25-angsuran-pajak-bisa-naik-atau-turun/">Dinamisasi PPh Pasal 25: Angsuran Pajak Bisa Naik atau Turun</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/11/PPh-25-Tax-Installment-Changes-1024x683.png" alt="" class="wp-image-2742" srcset="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/11/PPh-25-Tax-Installment-Changes-1024x683.png 1024w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/11/PPh-25-Tax-Installment-Changes-300x200.png 300w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/11/PPh-25-Tax-Installment-Changes-768x512.png 768w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/11/PPh-25-Tax-Installment-Changes.png 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperhatikan perkembangan kinerja dunia usaha sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah dinamisasi angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, yaitu mekanisme penyesuaian pembayaran angsuran pajak selama tahun berjalan berdasarkan perubahan kondisi usaha dan perkiraan penghasilan wajib pajak.</p>



<p class="has-text-align-left wp-block-paragraph">Kebijakan ini menjadi penting karena kondisi usaha tidak selalu berjalan stabil sepanjang tahun. Peningkatan omzet, ekspansi bisnis, maupun penurunan aktivitas ekonomi dapat memengaruhi besarnya pajak penghasilan yang diperkirakan terutang pada akhir tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   </p>



<p class="wp-block-paragraph">Melalui mekanisme dinamisasi, pembayaran angsuran PPh Pasal 25 diharapkan lebih mencerminkan kondisi ekonomi wajib pajak yang sebenarnya, sehingga tidak terjadi perbedaan terlalu besar antara angsuran yang telah dibayarkan dengan kewajiban pajak tahunan.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Apa Itu Dinamisasi PPh Pasal 25?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Pada umumnya, besarnya angsuran dihitung berdasarkan pajak penghasilan yang terutang dalam SPT Tahunan tahun sebelumnya sesuai ketentuan perpajakan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Namun, dalam praktiknya, kondisi usaha dapat berubah secara signifikan. Perusahaan yang mengalami peningkatan pendapatan berpotensi memiliki kewajiban pajak lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, perusahaan yang mengalami penurunan omzet dapat menghadapi kondisi ketika angsuran bulanan yang dibayarkan menjadi terlalu besar dibandingkan perkiraan pajak terutang.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oleh karena itu, dinamisasi menjadi mekanisme untuk menyesuaikan angsuran PPh Pasal 25 agar lebih sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha wajib pajak.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ambang Batas Dinamisasi Naik Turun Menjadi 125%</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Salah satu perubahan penting dalam pengaturan dinamisasi PPh Pasal 25 terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalam ketentuan tersebut, DJP dapat melakukan peningkatan angsuran PPh Pasal 25 apabila berdasarkan perkiraan, PPh yang akan terutang pada tahun berjalan melebihi 125% dari PPh yang menjadi dasar penghitungan angsuran.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sebelumnya, berdasarkan ketentuan lama, ambang batas peningkatan angsuran berada pada angka 150%. Penurunan ambang batas menjadi 125% bertujuan menciptakan keseimbangan antara mekanisme peningkatan angsuran oleh DJP dan pengurangan angsuran yang dapat diajukan oleh wajib pajak.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dengan demikian, peningkatan kinerja usaha yang berpotensi menyebabkan kenaikan kewajiban pajak dapat menjadi dasar bagi DJP untuk melakukan penyesuaian angsuran selama tahun berjalan.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Omzet Menurun? Wajib Pajak Bisa Mengajukan Pengurangan Angsuran</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Dinamisasi PPh Pasal 25 tidak hanya berlaku untuk peningkatan angsuran. Wajib pajak yang mengalami penurunan kegiatan usaha juga memiliki kesempatan untuk mengajukan pengurangan angsuran.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Berdasarkan Pasal 119 PER-11/PJ/2025, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada DJP melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar apabila setelah tiga bulan atau lebih dalam tahun pajak berjalan dapat menunjukkan bahwa PPh yang diperkirakan terutang kurang dari 75% dari PPh yang menjadi dasar penghitungan angsuran.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan perhitungan estimasi PPh terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh serta perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dalam tahun pajak bersangkutan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">DJP kemudian melakukan penelitian atas permohonan tersebut dan menerbitkan keputusan persetujuan atau pemberitahuan penolakan paling lama 30 hari setelah bukti penerimaan diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diberikan keputusan, permohonan dianggap diterima sesuai ketentuan.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>DJP Mulai Memetakan Sektor Usaha yang Berpotensi Mengalami Dinamisasi</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Perhatian terhadap dinamisasi PPh Pasal 25 semakin terlihat pada 2026. Berdasarkan pemberitaan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) tanggal 10 Oktober 2026, DJP mulai memetakan sejumlah sektor usaha yang menunjukkan pertumbuhan cukup kuat hingga September 2026.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Beberapa sektor yang menjadi perhatian meliputi perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pada sektor perdagangan, aktivitas perdagangan daring dan perdagangan bahan bakar minyak turut menjadi perhatian. Sementara itu, industri logam dasar dan kelapa sawit mentah (CPO) menjadi bagian dari pemantauan pada sektor industri pengolahan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan aktivitas ekonomi dan kinerja sektor usaha dapat menjadi salah satu pertimbangan DJP dalam mengidentifikasi potensi penyesuaian angsuran PPh Pasal 25.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Apa yang Harus Dipersiapkan Wajib Pajak?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Menghadapi penerapan mekanisme dinamisasi, wajib pajak khususnya badan usaha perlu melakukan evaluasi kondisi keuangan dan perpajakan secara berkala.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>Melakukan evaluasi omzet dan laba usaha.</strong> Perusahaan perlu membandingkan perkembangan pendapatan dan keuntungan tahun berjalan dengan periode sebelumnya.</li>



<li><strong>Menyusun proyeksi PPh terutang.</strong> Perhitungan estimasi pajak perlu dilakukan secara berkala agar perusahaan dapat memperkirakan kewajiban pajak hingga akhir tahun.</li>



<li><strong>Memantau besarnya angsuran PPh Pasal 25.</strong> Pastikan angsuran yang dibayarkan masih sesuai dengan kondisi usaha dan ketentuan perpajakan.</li>



<li><strong>Menyiapkan dokumen pendukung.</strong> Laporan keuangan, rekapitulasi pendapatan, biaya, serta perhitungan pajak dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengajuan permohonan pengurangan angsuran apabila memenuhi persyaratan.</li>



<li><strong>Melakukan konsultasi perpajakan.</strong> Evaluasi bersama konsultan pajak dapat membantu perusahaan mengantisipasi risiko kekurangan pembayaran maupun kelebihan angsuran.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Kesimpulan</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Dinamisasi PPh Pasal 25 merupakan mekanisme penting untuk menjaga kesesuaian antara angsuran pajak selama tahun berjalan dengan perkiraan kewajiban pajak yang sebenarnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Melalui PER-11/PJ/2025, terdapat penyesuaian ambang batas peningkatan angsuran menjadi 125%, sementara wajib pajak tetap memiliki hak untuk mengajukan pengurangan angsuran apabila mengalami penurunan kegiatan usaha dan memenuhi persyaratan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bagi perusahaan, memahami mekanisme ini bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga bagian dari strategi pengelolaan arus kas dan perencanaan pajak. Dengan melakukan evaluasi keuangan secara berkala, wajib pajak dapat mengantisipasi perubahan kewajiban perpajakan serta meminimalkan risiko munculnya kekurangan pembayaran pajak pada akhir tahun.</p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/11/06/dinamisasi-pph-pasal-25-angsuran-pajak-bisa-naik-atau-turun/">Dinamisasi PPh Pasal 25: Angsuran Pajak Bisa Naik atau Turun</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irtaxconsulting.com/2026/11/06/dinamisasi-pph-pasal-25-angsuran-pajak-bisa-naik-atau-turun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kabar Baru Seller Shopee! Biaya Layanan Kini Dilengkapi Faktur Pajak</title>
		<link>https://irtaxconsulting.com/2026/10/30/kabar-baru-seller-shopee-biaya-layanan-kini-dilengkapi-faktur-pajak/</link>
					<comments>https://irtaxconsulting.com/2026/10/30/kabar-baru-seller-shopee-biaya-layanan-kini-dilengkapi-faktur-pajak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 05:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irtaxconsulting.com/?p=2732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Penjual yang menjalankan usaha melalui platform perdagangan elektronik Shopee perlu mempersiapkan administrasi perpajakan menjelang penerapan penerbitan faktur pajak secara bertahap mulai November 2026. Kebijakan ini mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sejumlah biaya yang berkaitan dengan layanan Shopee kepada penjual, termasuk biaya layanan, komisi afiliasi (affiliate), serta pembelian saldo iklan. Informasi tersebut menjadi perhatian bagi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/10/30/kabar-baru-seller-shopee-biaya-layanan-kini-dilengkapi-faktur-pajak/">Kabar Baru Seller Shopee! Biaya Layanan Kini Dilengkapi Faktur Pajak</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/Shopee-Tax-Invoice-Seller-Update-1024x683.png" alt="" class="wp-image-2734" srcset="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/Shopee-Tax-Invoice-Seller-Update-1024x683.png 1024w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/Shopee-Tax-Invoice-Seller-Update-300x200.png 300w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/Shopee-Tax-Invoice-Seller-Update-768x512.png 768w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/Shopee-Tax-Invoice-Seller-Update.png 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Penjual yang menjalankan usaha melalui platform perdagangan elektronik Shopee perlu mempersiapkan administrasi perpajakan menjelang penerapan penerbitan faktur pajak secara bertahap mulai November 2026. Kebijakan ini mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sejumlah biaya yang berkaitan dengan layanan Shopee kepada penjual, termasuk biaya layanan, komisi afiliasi (<em>affiliate</em>), serta pembelian saldo iklan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Informasi tersebut menjadi perhatian bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memanfaatkan marketplace sebagai saluran utama penjualan. Selain memastikan kelancaran operasional toko, penjual juga perlu memperhatikan ketepatan data identitas dan informasi penagihan agar dokumen perpajakan yang diterbitkan sesuai dengan data yang terdaftar.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Berdasarkan informasi yang disampaikan Shopee melalui Seller Centre dan diberitakan DDTCNews pada 28 Oktober 2026, penerbitan faktur pajak akan dilakukan secara bertahap. Penjual diimbau memastikan bahwa data pada akun toko telah diisi dengan benar sebelum proses penerbitan berlangsung.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Tiga Jenis Biaya yang Menjadi Cakupan Faktur Pajak</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalam kebijakan yang diumumkan tersebut, terdapat tiga jenis biaya yang perlu diperhatikan oleh penjual.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pertama, <strong>biaya layanan</strong>, yaitu biaya yang dikenakan Shopee atas layanan yang diberikan kepada penjual sesuai dengan ketentuan platform. Kedua, <strong>biaya komisi afiliasi</strong>, yang berkaitan dengan program pemasaran melalui pihak afiliasi. Ketiga, <strong>biaya pembelian saldo iklan</strong>, yang digunakan penjual untuk mendukung kegiatan promosi produknya di dalam platform.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Penerbitan faktur pajak atas biaya-biaya tersebut berkaitan dengan aspek PPN atas layanan yang diberikan kepada penjual. Dengan demikian, penjual perlu memahami bahwa faktur pajak ini tidak serta-merta berarti adanya pengenaan PPN baru atas seluruh omzet penjualan produk di Shopee.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Penting pula untuk membedakan faktur pajak atas biaya layanan dari dokumen pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang melalui marketplace. Kedua dokumen tersebut memiliki dasar, fungsi, dan perlakuan perpajakan yang berbeda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oleh karena itu, penjual sebaiknya tidak hanya berfokus pada penerimaan dokumen, tetapi juga memahami jenis transaksi dan kewajiban pajak yang mendasarinya.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ketepatan Data Identitas Menjadi Faktor Penting</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Salah satu hal yang perlu segera diperhatikan penjual adalah kelengkapan informasi penagihan dan identitas toko. Shopee menjelaskan bahwa faktur pajak akan dibuat berdasarkan data yang terdaftar pada akun penjual.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Apabila penjual telah mengisi informasi penagihan, data tersebut akan digunakan sebagai dasar penerbitan faktur pajak. Namun, apabila informasi penagihan belum diisi, Shopee akan menggunakan data identitas toko yang telah tersedia pada akun.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Penjual karena itu perlu memeriksa kembali beberapa informasi penting, antara lain:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Nama orang pribadi atau badan usaha sesuai dokumen resmi.</li>



<li>Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sesuai dengan identitas yang digunakan.</li>



<li>Alamat yang sesuai dengan dokumen resmi.</li>



<li>Informasi penagihan yang digunakan untuk penerbitan faktur pajak.</li>



<li>Data perusahaan dan NPWP yang terdaftar apabila toko dijalankan oleh badan usaha.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Pemeriksaan tersebut penting untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian identitas dalam dokumen perpajakan. Penjual juga perlu memperhatikan bahwa perubahan data setelah suatu periode penerbitan dapat tidak langsung tercermin pada faktur pajak yang telah dibuat. Karena itu, pembaruan informasi sebaiknya dilakukan sebelum dokumen diterbitkan.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Bagaimana Penjual Mendapatkan Faktur Pajak?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Shopee menyampaikan bahwa faktur pajak akan dikirimkan kepada penjual yang telah terdaftar sebagai penerima faktur pajak. Sementara itu, penjual yang belum terdaftar dapat mengajukan permohonan secara manual melalui formulir permohonan faktur pajak, dengan memperhatikan batas waktu yang ditetapkan Shopee.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Khusus penjual Shopee Mall, toko akan terdaftar sebagai penerima faktur pajak. Informasi perusahaan tetap perlu dipastikan lengkap dan sesuai dengan NPWP yang terdaftar.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Penjual juga perlu melakukan pemantauan berkala melalui Seller Centre. Berdasarkan petunjuk Shopee yang diberitakan DDTCNews, apabila faktur belum tersedia hingga tanggal 12 pada bulan berikutnya, penjual dapat menghubungi layanan pelanggan Shopee paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sebagai contoh, apabila invoice diterbitkan pada September 2026, faktur yang bersangkutan seharusnya tersedia paling lambat 12 Oktober 2026. Jika belum tersedia, penjual dapat mengajukan laporan kepada layanan pelanggan paling lambat 15 Oktober 2026.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Batas waktu tersebut perlu diperhatikan karena Shopee menyatakan bahwa faktur tagihan dan/atau faktur pajak dapat dianggap telah diterima dengan baik apabila penjual tidak mengajukan permintaan atau laporan hingga tenggat yang ditentukan. Pengaduan atas ketersediaan dokumen untuk periode tersebut juga dapat tidak diproses setelah batas waktu berakhir.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Untuk itu, penjual disarankan menyimpan invoice, faktur pajak, serta bukti komunikasi dengan layanan pelanggan apabila terdapat kendala penerbitan dokumen.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Implikasi bagi Penjual yang Berstatus PKP</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Bagi penjual yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), faktur pajak atas biaya layanan Shopee perlu diperhatikan dalam proses pencatatan dan rekonsiliasi perpajakan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">PPN yang tercantum dalam faktur pajak dapat dipertimbangkan sebagai Pajak Masukan sepanjang memenuhi persyaratan formal dan material serta ketentuan pengkreditan Pajak Masukan yang berlaku. Penjual tetap perlu memastikan bahwa transaksi tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha dan dokumen yang diterima memenuhi ketentuan perpajakan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Artinya, keberadaan faktur pajak tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh PPN di dalamnya dapat dikreditkan. Status PKP, jenis transaksi, kelengkapan dokumen, serta ketentuan perpajakan yang berlaku tetap menjadi faktor penentu.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sementara itu, bagi penjual yang belum berstatus PKP, faktur tersebut tetap perlu disimpan sebagai bagian dari dokumentasi biaya usaha. Namun, PPN yang tercantum di dalamnya pada umumnya tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh pihak yang tidak berstatus PKP.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dengan demikian, penjual perlu memahami status perpajakannya sebelum menentukan perlakuan atas faktur yang diterima.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Jangan Keliru Memahami Faktur Pajak dan PPh Pasal 22 Marketplace</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Penerbitan faktur pajak atas biaya layanan Shopee berlangsung di tengah perkembangan administrasi perpajakan perdagangan elektronik di Indonesia.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya mengumumkan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui marketplace yang ditunjuk pemerintah. Kebijakan tersebut dilaksanakan mulai Oktober 2026, dengan Shopee termasuk salah satu penyelenggara marketplace yang ditunjuk.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Meskipun sama-sama berkaitan dengan aktivitas usaha di marketplace, faktur pajak atas biaya layanan dan bukti pemungutan PPh Pasal 22 merupakan dua dokumen yang berbeda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Faktur pajak berkaitan dengan PPN atas penyerahan barang atau jasa kena pajak oleh pihak yang berkewajiban memungutnya. Adapun bukti pemungutan PPh Pasal 22 berkaitan dengan pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan pedagang sesuai ketentuan yang berlaku.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Perbedaan tersebut penting karena keduanya memiliki dasar pengenaan, fungsi, serta perlakuan dalam pencatatan dan pelaporan pajak yang tidak sama. Penjual perlu menyimpan dan merekonsiliasi kedua jenis dokumen secara terpisah agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembukuan maupun pelaporan pajak.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Langkah yang Perlu Dilakukan Pelaku Usaha</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Untuk menghadapi penerbitan faktur pajak secara bertahap mulai November 2026, penjual disarankan melakukan beberapa langkah persiapan.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Pertama, memeriksa profil toko dan informasi penagihan.</strong> Pastikan nama, NIK atau NPWP, alamat, dan data usaha sesuai dengan dokumen resmi.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Kedua, memastikan status penerimaan faktur pajak.</strong> Penjual perlu memeriksa apakah tokonya telah terdaftar sebagai penerima faktur pajak atau perlu mengajukan permohonan secara manual melalui mekanisme yang disediakan Shopee.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ketiga, mengunduh dan menyimpan dokumen secara berkala.</strong> Invoice, faktur pajak, laporan transaksi, dan bukti pemungutan pajak perlu disimpan dengan tertib untuk mendukung pembukuan dan rekonsiliasi.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Keempat, memisahkan pencatatan berdasarkan jenis pajak.</strong> Biaya layanan beserta PPN-nya perlu dibedakan dari PPh Pasal 22 yang dipungut atas penghasilan pedagang. Pemisahan ini membantu menghindari kesalahan dalam menentukan biaya, Pajak Masukan, dan kewajiban pajak.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Kelima, melakukan evaluasi bersama tenaga pajak apabila diperlukan.</strong> Penjual yang memiliki transaksi besar, menggunakan badan usaha, atau telah berstatus PKP sebaiknya memastikan perlakuan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Kesimpulan</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Penerbitan faktur pajak atas biaya layanan, komisi afiliasi, dan pembelian saldo iklan oleh Shopee secara bertahap mulai November 2026 merupakan perkembangan penting dalam administrasi perpajakan perdagangan elektronik.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bagi penjual, langkah utama yang perlu dilakukan adalah memastikan keakuratan data identitas, memantau ketersediaan faktur pajak, serta mencatat setiap transaksi dan dokumen perpajakan secara tertib.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pemahaman mengenai perbedaan PPN atas biaya layanan dan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Dengan administrasi yang baik, pelaku usaha dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan mempersiapkan pelaporan pajak secara lebih akurat.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pada akhirnya, kepatuhan perpajakan bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepada negara, melainkan juga menjadi bagian dari tata kelola usaha yang sehat, transparan, dan berkelanjutan di tengah perkembangan ekonomi digital Indonesia.</p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/10/30/kabar-baru-seller-shopee-biaya-layanan-kini-dilengkapi-faktur-pajak/">Kabar Baru Seller Shopee! Biaya Layanan Kini Dilengkapi Faktur Pajak</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irtaxconsulting.com/2026/10/30/kabar-baru-seller-shopee-biaya-layanan-kini-dilengkapi-faktur-pajak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kebijakan Pengurangan Sanksi Pajak 2026–2027: Perhatikan Periode dan Besaran Pengurangan</title>
		<link>https://irtaxconsulting.com/2026/10/23/kebijakan-pengurangan-sanksi-pajak-2026-2027-perhatikan-periode-dan-besaran-pengurangan/</link>
					<comments>https://irtaxconsulting.com/2026/10/23/kebijakan-pengurangan-sanksi-pajak-2026-2027-perhatikan-periode-dan-besaran-pengurangan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 05:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irtaxconsulting.com/?p=2729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian Wajib Pajak pada periode 2026–2027 adalah kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Pajak. Kebijakan ini mencakup beberapa kelompok sanksi dengan persyaratan dan periode penyelesaian yang berbeda. Berdasarkan informasi resmi DJP, besaran pengurangan dalam kebijakan tertentu dapat mencapai 100%, 90%, 75%, 50%, atau 25%, bergantung [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/10/23/kebijakan-pengurangan-sanksi-pajak-2026-2027-perhatikan-periode-dan-besaran-pengurangan/">Kebijakan Pengurangan Sanksi Pajak 2026–2027: Perhatikan Periode dan Besaran Pengurangan</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/Tax-Penalty-Relief-2026–2027-Infographic-1-1024x683.png" alt="" class="wp-image-2730" srcset="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/Tax-Penalty-Relief-2026–2027-Infographic-1-1024x683.png 1024w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/Tax-Penalty-Relief-2026–2027-Infographic-1-300x200.png 300w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/Tax-Penalty-Relief-2026–2027-Infographic-1-768x512.png 768w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/Tax-Penalty-Relief-2026–2027-Infographic-1.png 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian Wajib Pajak pada periode 2026–2027 adalah kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Pajak. Kebijakan ini mencakup beberapa kelompok sanksi dengan persyaratan dan periode penyelesaian yang berbeda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Berdasarkan informasi resmi DJP, besaran pengurangan dalam kebijakan tertentu dapat mencapai 100%, 90%, 75%, 50%, atau 25%, bergantung pada jenis sanksi, pemenuhan persyaratan, serta waktu pelunasan atau pelaporan. Karena itu, Wajib Pajak perlu memeriksa kategori yang sesuai sebelum menentukan langkah penyelesaian.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>1. Pengurangan sanksi hingga 100% dalam kondisi tertentu</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalam kategori tertentu, DJP memberikan pengurangan sanksi administratif hingga 100% dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu kelompok yang dicakup adalah sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, sepanjang memenuhi ketentuan program.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Untuk kategori basis data perpajakan yang dijelaskan DJP, pengurangan 100% berlaku pada periode 8 Oktober–31 Desember 2026. Pengurangan sebesar 50% berlaku pada 1 Januari–31 Maret 2027, sedangkan pengurangan 25% berlaku pada 1 April–30 Juni 2027. Ketentuan ini terkait dengan persyaratan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa September 2026 dan sebelumnya yang berstatus kurang bayar, sesuai kriteria yang ditetapkan.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>2. Pengurangan sanksi atas hasil pemeriksaan</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Kebijakan DJP juga mencakup sanksi tertentu yang timbul dari hasil pemeriksaan, termasuk jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17C, dan Pasal 17D UU KUP, serta denda administratif PBB tertentu.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Besaran pengurangan dan periode pelunasan berbeda menurut jenis ketetapan dan persyaratan program. Pada kategori tertentu, pengurangan dapat mencapai 100% apabila pokok pajak dilunasi sesuai periode yang ditetapkan. Untuk itu, Wajib Pajak perlu mencocokkan surat ketetapan yang diterima dengan rincian kategori pada laman resmi DJP.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>3. Pengurangan sanksi atas penagihan pajak</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Untuk kategori penagihan tertentu, kebijakan juga mengatur pengurangan sanksi administratif, termasuk bunga atas keterlambatan pembayaran ketetapan pajak dan sanksi tertentu di bidang PBB.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Besaran pengurangan bergantung pada status pelunasan, ada atau tidaknya pengajuan keberatan, jenis dokumen, dan periode pembayaran. Dengan demikian, tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh utang pajak otomatis memperoleh penghapusan sanksi yang sama.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>4. Dasar hukum terbaru: PMK Nomor 71 Tahun 2026</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Selain ketentuan program pengurangan sanksi, Wajib Pajak perlu memperhatikan PMK Nomor 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">PMK Nomor 71 Tahun 2026 diundangkan pada 2 Oktober 2026. Salah satu perubahan yang diumumkan DJP adalah mekanisme pengalokasian pembayaran utang pajak, yaitu pembayaran diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok utang pajak. Ketentuan ini diharapkan mempermudah Wajib Pajak menyelesaikan kewajiban pokok perpajakannya.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Langkah praktis bagi Wajib Pajak</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Sebelum memanfaatkan kebijakan pengurangan sanksi pada 2026–2027, lakukan langkah berikut:</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li>Identifikasi STP, SKP, atau dokumen pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi.</li>



<li>Pisahkan nominal pokok pajak dari sanksi administrasi.</li>



<li>Periksa apakah jenis sanksi dan tahun atau masa pajak termasuk dalam kategori kebijakan DJP.</li>



<li>Pastikan persyaratan pelunasan pokok pajak, penyampaian SPT, dan tenggat waktu telah terpenuhi.</li>



<li>Verifikasi prosedur serta ketentuan yang berlaku melalui</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Kebijakan pengurangan sanksi pajak pada 2026–2027 memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan beban sanksi yang lebih ringan. Namun, manfaat yang diperoleh tidak sama untuk setiap Wajib Pajak karena bergantung pada jenis sanksi, kondisi administrasi perpajakan, serta periode penyelesaian.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oleh sebab itu, pemeriksaan dokumen dan verifikasi ketentuan terbaru menjadi langkah penting sebelum mengajukan permohonan atau melakukan pelunasan. Dengan memahami regulasi dan tenggat yang berlaku, Wajib Pajak dapat menentukan strategi penyelesaian kewajiban perpajakan secara lebih tepat dan terukur.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/10/23/kebijakan-pengurangan-sanksi-pajak-2026-2027-perhatikan-periode-dan-besaran-pengurangan/">Kebijakan Pengurangan Sanksi Pajak 2026–2027: Perhatikan Periode dan Besaran Pengurangan</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irtaxconsulting.com/2026/10/23/kebijakan-pengurangan-sanksi-pajak-2026-2027-perhatikan-periode-dan-besaran-pengurangan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRTAX CONSULTING: Solusi Pajak Profesional untuk Bisnis Anda</title>
		<link>https://irtaxconsulting.com/2026/10/20/irtax-consulting-solusi-pajak-profesional-untuk-bisnis-anda/</link>
					<comments>https://irtaxconsulting.com/2026/10/20/irtax-consulting-solusi-pajak-profesional-untuk-bisnis-anda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 01:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irtaxconsulting.com/?p=2725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pajak Lebih Terencana, Bisnis Lebih Tenang! Kelola kewajiban perpajakan Anda dengan lebih mudah bersama IRTAX Consulting, mitra konsultan pajak profesional dan terpercaya untuk membantu kebutuhan perpajakan pribadi maupun bisnis Anda. Kami menyediakan berbagai layanan perpajakan, meliputi: &#8211; Konsultasi dan Perencanaan Pajak — strategi pajak yang tepat untuk mendukung optimalisasi bisnis. &#8211; Pelaporan SPT Tahunan — [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/10/20/irtax-consulting-solusi-pajak-profesional-untuk-bisnis-anda/">IRTAX CONSULTING: Solusi Pajak Profesional untuk Bisnis Anda</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="683" height="1024" src="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/Konsultasi-Pajak-Profesional-IRTAX-683x1024.png" alt="" class="wp-image-2726" srcset="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/Konsultasi-Pajak-Profesional-IRTAX-683x1024.png 683w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/Konsultasi-Pajak-Profesional-IRTAX-200x300.png 200w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/Konsultasi-Pajak-Profesional-IRTAX-768x1152.png 768w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/Konsultasi-Pajak-Profesional-IRTAX.png 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Pajak Lebih Terencana, Bisnis Lebih Tenang!</p>



<p class="wp-block-paragraph">Kelola kewajiban perpajakan Anda dengan lebih mudah bersama IRTAX Consulting, mitra konsultan pajak profesional dan terpercaya untuk membantu kebutuhan perpajakan pribadi maupun bisnis Anda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Kami menyediakan berbagai layanan perpajakan, meliputi:</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; Konsultasi dan Perencanaan Pajak — strategi pajak yang tepat untuk mendukung optimalisasi bisnis.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; Pelaporan SPT Tahunan — layanan pelaporan SPT orang pribadi dan badan secara akurat dan tepat waktu.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; Pendampingan Pemeriksaan Pajak — pendampingan dalam menghadapi proses pemeriksaan pajak.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; Konsultasi Kepatuhan Pajak — membantu memastikan kewajiban pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku.</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; Administrasi Perpajakan — pengurusan EFIN, NPWP, pembetulan SPT, dan berbagai layanan perpajakan lainnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dengan dukungan tim profesional, pelayanan personal dan responsif, serta komitmen terhadap keamanan data, IRTAX Consulting hadir untuk memberikan solusi sesuai kebutuhan Anda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Jangan biarkan urusan pajak menghambat perkembangan bisnis Anda!</p>



<p class="wp-block-paragraph">📲 Hubungi kami sekarang untuk konsultasi gratis.</p>



<p class="wp-block-paragraph">WhatsApp: 0878 6154 2272</p>



<p class="wp-block-paragraph">IRTAX Consulting — Partner Pajak Anda Menuju Pertumbuhan.</p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/10/20/irtax-consulting-solusi-pajak-profesional-untuk-bisnis-anda/">IRTAX CONSULTING: Solusi Pajak Profesional untuk Bisnis Anda</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irtaxconsulting.com/2026/10/20/irtax-consulting-solusi-pajak-profesional-untuk-bisnis-anda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DJP Hadirkan Kemudahan Perpajakan, Wajib Pajak Perlu Tahu</title>
		<link>https://irtaxconsulting.com/2026/10/16/djp-hadirkan-kemudahan-perpajakan-wajib-pajak-perlu-tahu/</link>
					<comments>https://irtaxconsulting.com/2026/10/16/djp-hadirkan-kemudahan-perpajakan-wajib-pajak-perlu-tahu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 01:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irtaxconsulting.com/?p=2721</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut berkaitan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/10/16/djp-hadirkan-kemudahan-perpajakan-wajib-pajak-perlu-tahu/">DJP Hadirkan Kemudahan Perpajakan, Wajib Pajak Perlu Tahu</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-10-16-at-07.43.57-1024x683.jpeg" alt="" class="wp-image-2722" srcset="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-10-16-at-07.43.57-1024x683.jpeg 1024w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-10-16-at-07.43.57-300x200.jpeg 300w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-10-16-at-07.43.57-768x512.jpeg 768w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-10-16-at-07.43.57.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">&nbsp;Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Kebijakan tersebut berkaitan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026. Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dapat diajukan paling lambat 1 Oktober 2028.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fasilitas ini mencakup sejumlah jenis sanksi administratif, seperti denda keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta sanksi tertentu yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan lainnya. Namun, fasilitas tersebut hanya berlaku untuk jenis sanksi dan kondisi yang telah ditentukan dalam peraturan.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Jenis Sanksi yang Mendapatkan Fasilitas&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Berdasarkan diktum ketiga KEP-239/2026, wajib pajak yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif paling lambat 1 Oktober 2028. Fasilitas pengurangan/penghapusan tersebut mencakup sejumlah kewajiban perpajakan, antara lain:&nbsp;</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li>sanksi administratif atas <strong>keterlambatan penyampaian</strong> SPT Tahunan PPh sampai dengan tahun pajak 2025 dan/atau SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar, sepanjang SPT disampaikan pada 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027;</li>



<li>sanksi administratif atas <strong>pembetulan</strong> SPT Tahunan PPh sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan/atau SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar, sepanjang SPT disampaikan serta pajak dibayar atau disetor pada 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027;⁠​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌​‌‌​​​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌‌​​​​​‌‌​​​​​​‌‌‌​​​⁠</li>



<li>sanksi administratif atas <strong>keterlambatan pembayaran/penyetoran pajak terutang</strong> dalam SPT Tahunan PPh sampai dengan tahun pajak 2025 dan/atau SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026, sepanjang SPT disampaikan serta pajak dibayar/disetor pada 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027;</li>



<li>sanksi administratif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP), SKP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atau surat tagihan pajak (STP) berdasarkan hasil pemeriksaan yang <strong>diterbitkan pada 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027</strong>, sepanjang pokok pajak terutang dibayar/disetor paling lambat 30 Juni 2027;</li>



<li>sanksi administratif yang tercantum dalam SKP, SKP PBB, STP, atau STP PBB yang diterbitkan <strong>sebelum 8 Oktober 2026</strong>, sepanjang pokok pajak, utang pajak, dan/atau sebagian sanksi administratif terkait dibayar paling lambat 30 Juni 2027;⁠​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌​‌‌​​​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌‌​​​​​‌‌​​​​​​‌‌‌​​​⁠</li>



<li>sanksi administratif yang tercantum dalam <strong>STP/STP PBB yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027,</strong> sepanjang pokok pajak terutang, utang pajak, dan/atau sebagian sanksi administratif terkait dibayar paling lambat 30 Juni 2027. </li>



<li>Sanksi administratif yang tercantum dalam SKP berdasarkan <strong>hasil pemeriksaan atas </strong><a href="https://ortax.org/cara-menghitung-sanksi-harta-yang-kurang-diungkap-saat-pps"><strong>harta yang belum/kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela</strong></a> (PPS) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021, sepanjang SKP diterbitkan pada 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2027 dan pokok pajak terutang terkait dibayar atau disetor paling lambat 31 Desember 2027. </li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Besaran pengurangan/penghapusan sanksi administratif dapat beragam, yakni mulai dari 25% hingga 100%, berdasarkan jenis sanksi dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. Rincian besaran pengurangan/penghapusan untuk setiap jenis sanksi dapat dilihat dalam <a href="https://datacenter.ortax.org/ortax/attachment-viewer?file=downaturan%2FACiWj4rfTFfEXNqltwwVTGPHdsSdAC2hYn62Gwbn.pdf&amp;id=27282">lampiran KEP-239/2026</a>.⁠​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌​‌‌​​​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌‌​​​​​‌‌​​​​​​‌‌‌​​​⁠</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Persyaratan Pengajuan Permohonan</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Pengajuan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 s.t.d.d. PMK 71/2026, yakni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>wajib pajak tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya;</li>



<li>apabila wajib pajak telah mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya, wajib pajak harus melampirkan surat permohonan pencabutan gugatan dan/atau upaya hukum;⁠​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌​‌‌​​​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌‌​​​​​‌‌​​​​​​‌‌‌​​​⁠</li>



<li>wajib pajak harus menyampaikan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa sanksi administratif timbul karena kekhilafan/bukan karena kesalahan wajib pajak; serta</li>



<li>fasilitas pengurangan/penghapusan hanya diberikan atas sanksi administratif yang belum dibayar/belum dilunasi oleh wajib pajak.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Melalui kebijakan ini, wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan yang tersedia untuk memperbaiki kepatuhan perpajakan dan menyelesaikan kewajiban yang masih tertunda. Meski demikian, pengurangan sanksi tidak berarti seluruh utang pajak dihapuskan. Wajib pajak tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran pokok pajak sesuai ketentuan.</p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/10/16/djp-hadirkan-kemudahan-perpajakan-wajib-pajak-perlu-tahu/">DJP Hadirkan Kemudahan Perpajakan, Wajib Pajak Perlu Tahu</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irtaxconsulting.com/2026/10/16/djp-hadirkan-kemudahan-perpajakan-wajib-pajak-perlu-tahu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ketentuan Pengajuan Pengurangan SKP hingga Dua Kali</title>
		<link>https://irtaxconsulting.com/2026/10/09/ketentuan-pengajuan-pengurangan-skp-hingga-dua-kali/</link>
					<comments>https://irtaxconsulting.com/2026/10/09/ketentuan-pengajuan-pengurangan-skp-hingga-dua-kali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 00:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irtaxconsulting.com/?p=2718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wajib Pajak yang menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan menilai bahwa jumlah pajak yang ditetapkan tidak benar memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Salah satu hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa permohonan tersebut dapat diajukan paling banyak dua kali, dengan persyaratan dan batas waktu tertentu. Ketentuan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/10/09/ketentuan-pengajuan-pengurangan-skp-hingga-dua-kali/">Ketentuan Pengajuan Pengurangan SKP hingga Dua Kali</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/ChatGPT-Image-Oct-9-2026-06_51_54-AM-1024x683.png" alt="" class="wp-image-2719" srcset="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/ChatGPT-Image-Oct-9-2026-06_51_54-AM-1024x683.png 1024w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/ChatGPT-Image-Oct-9-2026-06_51_54-AM-300x200.png 300w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/ChatGPT-Image-Oct-9-2026-06_51_54-AM-768x512.png 768w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/ChatGPT-Image-Oct-9-2026-06_51_54-AM.png 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Wajib Pajak yang menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan menilai bahwa jumlah pajak yang ditetapkan tidak benar memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Salah satu hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa permohonan tersebut dapat diajukan paling banyak dua kali, dengan persyaratan dan batas waktu tertentu.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ketentuan ini diatur dalam <strong>Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan</strong>. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi Wajib Pajak dalam menggunakan hak perpajakannya, termasuk ketika terdapat ketetapan pajak yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi atau perhitungan yang sebenarnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Pengajuan Kedua Tetap Dimungkinkan Setelah Keputusan Pertama</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Berdasarkan ketentuan PMK 118 Tahun 2024, permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar dapat diajukan paling banyak dua kali. Artinya, Wajib Pajak tidak selalu kehilangan kesempatan untuk mengajukan permohonan kembali setelah menerima keputusan atas permohonan pertama.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Namun, kesempatan kedua bukan berarti Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan tanpa batasan. Permohonan kedua harus diajukan <strong>paling lama tiga bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pertama dikirimkan</strong>, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa tenggat tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Permohonan kedua juga tetap ditujukan terhadap SKP yang telah memperoleh keputusan atas permohonan pertama. Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu memahami bahwa mekanisme ini merupakan kesempatan pengajuan lanjutan sesuai ketentuan, bukan penghapusan otomatis atas hasil penetapan pajak sebelumnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Apa yang Perlu Disiapkan untuk Mengajukan Pengurangan SKP?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Agar permohonan dapat dipertimbangkan, Wajib Pajak perlu memastikan bahwa dasar pengajuan dan dokumen pendukung telah disiapkan secara memadai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi:</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>Permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia.</strong> Permohonan harus disusun sesuai dengan ketentuan dan format yang berlaku.</li>



<li><strong>Satu permohonan untuk satu SKP.</strong> Setiap ketetapan pajak yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan diajukan secara tersendiri.</li>



<li><strong>Alasan yang jelas dan terukur.</strong> Wajib Pajak perlu menjelaskan mengapa ketetapan tersebut dinilai tidak benar serta mencantumkan jumlah pajak terutang menurut perhitungannya sendiri.</li>



<li><strong>Dokumen pendukung yang relevan.</strong> Bukti transaksi, buku besar, laporan keuangan, SPT, dokumen perpajakan, dan rekonsiliasi perhitungan dapat digunakan sepanjang relevan dengan alasan permohonan.</li>



<li><strong>Tanda tangan yang sah.</strong> Permohonan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa sesuai ketentuan yang berlaku.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Selain memenuhi persyaratan administratif, Wajib Pajak juga perlu memastikan bahwa jalur permohonan yang dipilih memang sesuai dengan kondisi SKP. Tidak setiap sengketa atau ketidaksetujuan atas hasil pemeriksaan dapat diselesaikan melalui mekanisme pengurangan atau pembatalan SKP.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Ilustrasi Pengajuan Dua Kali</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Sebagai contoh, PT ABC menerima SKPKB dan mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan karena menilai terdapat kekeliruan dalam penetapan pajak. Setelah permohonan pertama diputuskan, PT ABC menilai masih terdapat alasan dan bukti yang relevan untuk mengajukan permohonan kedua.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalam kondisi tersebut, PT ABC dapat mempertimbangkan pengajuan kedua sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku dan menyampaikannya dalam jangka waktu yang ditentukan. Apabila keputusan pertama dikirim pada 10 Januari, misalnya, batas waktu tiga bulan perlu diperhitungkan berdasarkan tanggal pengiriman tersebut dan aturan penghitungan tenggat yang berlaku.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ilustrasi ini menunjukkan pentingnya pencatatan tanggal penerimaan atau pengiriman keputusan, evaluasi atas alasan permohonan sebelumnya, serta penyusunan dokumen pendukung secara cermat. Pengajuan kedua tidak menjamin permohonan akan dikabulkan karena keputusan tetap bergantung pada hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Bedakan Pengurangan SKP dengan Keberatan Pajak</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Wajib Pajak juga perlu membedakan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP dengan upaya hukum berupa keberatan. Keduanya memiliki dasar, persyaratan, dan konsekuensi prosedural yang berbeda.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalam mekanisme pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, terdapat ketentuan mengenai kondisi SKP yang dapat dimohonkan, termasuk pembatasan terkait pengajuan keberatan dan permohonan lain. Karena itu, sebelum mengajukan permohonan, Wajib Pajak sebaiknya menelaah terlebih dahulu riwayat penanganan SKP tersebut dan memastikan jalur yang dipilih sesuai dengan ketentuan PMK 118 Tahun 2024.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Hal ini penting agar kesempatan pengajuan tidak terhambat oleh kesalahan prosedur atau pemilihan mekanisme yang tidak tepat.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Kesimpulan</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Kesempatan mengajukan pengurangan atau pembatalan SKP hingga dua kali memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk menggunakan haknya sesuai ketentuan perpajakan. Meskipun demikian, kesempatan tersebut disertai persyaratan administratif, batas waktu pengajuan kedua, serta ketentuan mengenai jenis SKP yang dapat dimohonkan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Oleh sebab itu, Wajib Pajak perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dasar penetapan pajak, menghitung kembali jumlah pajak terutang, menyiapkan bukti yang relevan, dan memantau tenggat waktu secara cermat. Pendampingan profesional dapat membantu memastikan bahwa permohonan disusun berdasarkan dasar hukum dan fakta yang memadai.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Dasar hukum:</strong> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.</p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/10/09/ketentuan-pengajuan-pengurangan-skp-hingga-dua-kali/">Ketentuan Pengajuan Pengurangan SKP hingga Dua Kali</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irtaxconsulting.com/2026/10/09/ketentuan-pengajuan-pengurangan-skp-hingga-dua-kali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PER-12/PJ/2026 Ubah Ketentuan Pelaporan Pajak</title>
		<link>https://irtaxconsulting.com/2026/10/02/per-12-pj-2026-ubah-ketentuan-pelaporan-pajak/</link>
					<comments>https://irtaxconsulting.com/2026/10/02/per-12-pj-2026-ubah-ketentuan-pelaporan-pajak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 01:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irtaxconsulting.com/?p=2713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026 sebagai perubahan atas PER-11/PJ/2025 tentang ketentuan pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Peraturan yang ditetapkan pada 28 September 2026 tersebut mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan dengan pelaksanaan administrasi perpajakan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/10/02/per-12-pj-2026-ubah-ketentuan-pelaporan-pajak/">PER-12/PJ/2026 Ubah Ketentuan Pelaporan Pajak</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="936" src="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/ChatGPT-Image-Oct-2-2026-07_06_22-AM-1024x936.png" alt="" class="wp-image-2714" srcset="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/ChatGPT-Image-Oct-2-2026-07_06_22-AM-1024x936.png 1024w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/ChatGPT-Image-Oct-2-2026-07_06_22-AM-300x274.png 300w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/ChatGPT-Image-Oct-2-2026-07_06_22-AM-768x702.png 768w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/10/ChatGPT-Image-Oct-2-2026-07_06_22-AM.png 1312w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026 sebagai perubahan atas PER-11/PJ/2025 tentang ketentuan pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Peraturan yang ditetapkan pada 28 September 2026 tersebut mulai berlaku pada 1 Oktober 2026.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan dengan pelaksanaan administrasi perpajakan melalui Coretax, khususnya dalam proses pembetulan SPT serta pembuatan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak. Salah satu perubahan utama adalah peralihan mekanisme pembetulan SPT dari skema delta menjadi skema replace.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pembetulan SPT Tidak Lagi Menggunakan Skema Delta</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sebelumnya, pembetulan SPT dalam Coretax menggunakan pendekatan delta, yaitu sistem menghitung perbedaan antara SPT awal dan SPT pembetulan. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut dapat menimbulkan persoalan administrasi, termasuk munculnya posisi kurang bayar yang tidak mencerminkan keadaan pembayaran pajak sebenarnya.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Melalui PER-12/PJ/2026, SPT pembetulan yang terakhir disampaikan menjadi dasar dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, mekanisme pembetulan menggunakan pendekatan replace, sehingga SPT pembetulan menggantikan SPT sebelumnya sebagai dasar perhitungan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Perubahan ini juga berkaitan dengan saldo kompensasi. Dalam pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 maupun PPN, Coretax dapat melakukan penyesuaian saldo kompensasi secara otomatis. Penyesuaian juga dapat terjadi apabila terdapat SKP, keputusan, atau putusan upaya hukum yang mengubah jumlah kelebihan pembayaran pajak.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pembayaran dan Restitusi Harus Diperhitungkan</p>



<p class="wp-block-paragraph">PER-12/PJ/2026 juga memperjelas bahwa dalam pembetulan SPT, pembayaran pajak yang telah dilakukan sebelumnya harus diperhitungkan. Untuk SPT Tahunan PPh, misalnya, perhitungan akibat pembetulan memperhatikan pembayaran PPh Pasal 29 serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah diterbitkan melalui SKPPKP.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Aturan baru juga mengatur kondisi ketika Wajib Pajak telah mengajukan permohonan restitusi kemudian melakukan pembetulan SPT. Dalam kondisi tertentu, proses atas permohonan pengembalian tersebut dapat dihentikan dan hak serta kewajiban perpajakan selanjutnya didasarkan pada SPT pembetulan terakhir.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Selain itu, PER-12/PJ/2026 menambahkan Pasal 129B yang mengatur pembetulan SPT Tahunan ketika sebelumnya telah terdapat persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh Pasal 29. Apabila SPT tersebut dibetulkan, keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan tersebut dinyatakan tidak berlaku sejak pembetulan SPT disampaikan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ketentuan e-Bupot Juga Diperjelas</p>



<p class="wp-block-paragraph">Selain pembetulan SPT, perubahan penting lainnya terdapat pada mekanisme bukti pemotongan elektronik (e-Bupot).</p>



<p class="wp-block-paragraph">PER-12/PJ/2026 menambahkan ketentuan yang memungkinkan pemotong PPh Pasal 21/26 menunjuk satu atau lebih pejabat atau pegawai untuk menandatangani bukti pemotongan melalui Coretax. Ketentuan serupa berlaku untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh Unifikasi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Peraturan ini juga mengatur dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan PPh Unifikasi untuk transaksi merchant melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau marketplace. Dengan demikian, penyelenggara marketplace dapat menggunakan dokumen yang dibuat melalui sarana yang dimilikinya sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan PPh Pasal 22 atas penghasilan merchant.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Definisi Formulir BP21 Diperbaiki</p>



<p class="wp-block-paragraph">PER-12/PJ/2026 juga memperbaiki penyebutan formulir BP21. Sebelumnya terdapat ketidaktepatan redaksional dalam PER-11/PJ/2025 mengenai sifat penghasilan yang menggunakan formulir tersebut.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Melalui aturan baru, BP21 ditegaskan sebagai Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26, yang mencakup PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final maupun yang bersifat final. Penyesuaian tersebut memberikan kejelasan mengenai penggunaan formulir BP21 dalam administrasi pemotongan PPh Pasal 21/26.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Bagaimana Ketentuan Peralihannya?</p>



<p class="wp-block-paragraph">PER-12/PJ/2026 mulai berlaku 1 Oktober 2026. Namun, terdapat ketentuan peralihan. Pelaporan dan/atau pembetulan SPT yang telah disampaikan sebelum aturan baru berlaku dan masih belum diproses atau belum selesai ditindaklanjuti tetap mengikuti PER-11/PJ/2025.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sementara itu, pembetulan SPT yang disampaikan setelah 1 Oktober 2026 untuk Masa Pajak sejak Januari 2025, Bagian Tahun Pajak yang berakhir sejak Januari 2025, atau Tahun Pajak sejak Tahun Pajak 2025, dapat ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan PER-12/PJ/2026.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Kesimpulan</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secara umum, PER-12/PJ/2026 merupakan penyempurnaan penting terhadap PER-11/PJ/2025, terutama untuk menyesuaikan pelaksanaan administrasi perpajakan dengan sistem Coretax. Perubahan utamanya mencakup penggantian mekanisme pembetulan SPT dari delta menjadi replace, penyesuaian otomatis saldo kompensasi, pengaturan restitusi setelah pembetulan, serta penegasan mekanisme penandatanganan e-Bupot. Aturan ini juga memberikan kejelasan tambahan mengenai dokumen pemotongan PPh Pasal 22 bagi merchant marketplace dan penggunaan formulir BP21.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dengan berlakunya aturan ini sejak 1 Oktober 2026, Wajib Pajak perlu memperhatikan kembali mekanisme pembetulan SPT di Coretax, khususnya mengenai posisi pembayaran, kompensasi, restitusi, dan dokumen bukti pemotongan agar pelaporan sesuai dengan ketentuan terbaru.</p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/10/02/per-12-pj-2026-ubah-ketentuan-pelaporan-pajak/">PER-12/PJ/2026 Ubah Ketentuan Pelaporan Pajak</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irtaxconsulting.com/2026/10/02/per-12-pj-2026-ubah-ketentuan-pelaporan-pajak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memahami Global Minimum Tax: Pajak Minimum bagi Perusahaan Multinasional</title>
		<link>https://irtaxconsulting.com/2026/09/25/memahami-global-minimum-tax-pajak-minimum-bagi-perusahaan-multinasional/</link>
					<comments>https://irtaxconsulting.com/2026/09/25/memahami-global-minimum-tax-pajak-minimum-bagi-perusahaan-multinasional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 00:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irtaxconsulting.com/?p=2708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Global Minimum Tax (GMT) merupakan ketentuan perpajakan internasional yang bertujuan memastikan perusahaan multinasional membayar pajak dengan tarif minimum di setiap negara tempat mereka menjalankan kegiatan usaha. Kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan internasional yang digagas melalui OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. Salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi praktik pengalihan laba ke negara atau wilayah yang [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/09/25/memahami-global-minimum-tax-pajak-minimum-bagi-perusahaan-multinasional/">Memahami Global Minimum Tax: Pajak Minimum bagi Perusahaan Multinasional</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="683" height="1024" src="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/09/ChatGPT-Image-Sep-25-2026-06_52_29-AM-683x1024.png" alt="" class="wp-image-2709" srcset="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/09/ChatGPT-Image-Sep-25-2026-06_52_29-AM-683x1024.png 683w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/09/ChatGPT-Image-Sep-25-2026-06_52_29-AM-200x300.png 200w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/09/ChatGPT-Image-Sep-25-2026-06_52_29-AM-768x1152.png 768w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/09/ChatGPT-Image-Sep-25-2026-06_52_29-AM.png 1024w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Global Minimum Tax (GMT)</strong> merupakan ketentuan perpajakan internasional yang bertujuan memastikan perusahaan multinasional membayar pajak dengan tarif minimum di setiap negara tempat mereka menjalankan kegiatan usaha.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan internasional yang digagas melalui <strong>OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS</strong>. Salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi praktik pengalihan laba ke negara atau wilayah yang memiliki tarif pajak sangat rendah.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalam penerapannya, Global Minimum Tax menetapkan <strong>tarif pajak minimum efektif sebesar 15%</strong> bagi kelompok perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria tertentu. Apabila tarif pajak efektif suatu perusahaan di suatu negara berada di bawah batas tersebut, dapat timbul <strong>top-up tax</strong> atau pajak tambahan hingga mencapai tarif minimum.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sebagai contoh, apabila suatu perusahaan multinasional memiliki tarif pajak efektif hanya <strong>10%</strong> di suatu negara, maka terdapat selisih <strong>5%</strong> yang secara prinsip dapat dikenakan sebagai pajak tambahan sesuai mekanisme GMT.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Indonesia juga telah mengadopsi ketentuan pajak minimum global melalui <strong>Pillar Two</strong>. Ketentuan ini menjadi bagian dari perkembangan sistem perpajakan internasional dan perlu diperhatikan terutama oleh perusahaan multinasional yang memenuhi batas omzet dan persyaratan yang ditetapkan.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Penerapan Global Minimum Tax diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih seragam serta mengurangi persaingan pajak antarnegara yang terlalu rendah. Bagi perusahaan, kebijakan ini juga menuntut adanya pengelolaan data dan perhitungan pajak yang lebih baik agar dapat memenuhi ketentuan perpajakan internasional.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Intinya, Global Minimum Tax bukan berarti semua perusahaan dikenakan pajak 15%.</strong> Ketentuan ini terutama ditujukan kepada kelompok perusahaan multinasional tertentu yang memenuhi kriteria, dengan mekanisme untuk memastikan tarif pajak efektif minimum yang berlaku secara internasional.</p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/09/25/memahami-global-minimum-tax-pajak-minimum-bagi-perusahaan-multinasional/">Memahami Global Minimum Tax: Pajak Minimum bagi Perusahaan Multinasional</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irtaxconsulting.com/2026/09/25/memahami-global-minimum-tax-pajak-minimum-bagi-perusahaan-multinasional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jual Beli Tanah dan Bangunan, Kenali Pajak yang Wajib Dibayar Penjual dan Pembeli</title>
		<link>https://irtaxconsulting.com/2026/09/18/jual-beli-tanah-dan-bangunan-kenali-pajak-yang-wajib-dibayar-penjual-dan-pembeli/</link>
					<comments>https://irtaxconsulting.com/2026/09/18/jual-beli-tanah-dan-bangunan-kenali-pajak-yang-wajib-dibayar-penjual-dan-pembeli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 01:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://irtaxconsulting.com/?p=2705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan perlu menyiapkan bukan hanya dana pembelian, tetapi juga biaya pajak yang timbul dari transaksi tersebut. Dalam proses pengalihan hak dan balik nama sertifikat, terdapat dua jenis pajak utama yang menjadi kewajiban pihak yang berbeda, yaitu BPHTB bagi pembeli dan PPh atas pengalihan hak bagi penjual. Sebelum [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/09/18/jual-beli-tanah-dan-bangunan-kenali-pajak-yang-wajib-dibayar-penjual-dan-pembeli/">Jual Beli Tanah dan Bangunan, Kenali Pajak yang Wajib Dibayar Penjual dan Pembeli</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/09/WhatsApp-Image-2026-09-18-at-08.31.16-1024x683.jpeg" alt="" class="wp-image-2706" srcset="https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/09/WhatsApp-Image-2026-09-18-at-08.31.16-1024x683.jpeg 1024w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/09/WhatsApp-Image-2026-09-18-at-08.31.16-300x200.jpeg 300w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/09/WhatsApp-Image-2026-09-18-at-08.31.16-768x512.jpeg 768w, https://irtaxconsulting.com/wp-content/uploads/2026/09/WhatsApp-Image-2026-09-18-at-08.31.16.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan perlu menyiapkan bukan hanya dana pembelian, tetapi juga biaya pajak yang timbul dari transaksi tersebut. Dalam proses pengalihan hak dan balik nama sertifikat, terdapat <strong>dua jenis pajak utama</strong> yang menjadi kewajiban pihak yang berbeda, yaitu <strong>BPHTB bagi pembeli</strong> dan <strong>PPh atas pengalihan hak bagi penjual</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sebelum proses pengecekan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pembuatan Akta Jual Beli (AJB), masing-masing pihak perlu memastikan kewajiban pajaknya telah dipenuhi.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Pembeli Wajib Membayar BPHTB</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</strong> merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dalam transaksi jual beli, kewajiban BPHTB berada pada <strong>pembeli sebagai pihak yang memperoleh hak</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">BPHTB merupakan kewenangan <strong>pemerintah daerah</strong> dan ketentuannya diatur dalam <strong>UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)</strong>. Pembayarannya dilakukan kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah atau kanal pembayaran resmi yang telah ditetapkan.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Penjual Wajib Membayar PPh</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Sementara itu, <strong>Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan</strong> menjadi kewajiban pihak yang memperoleh penghasilan dari transaksi tersebut, yaitu <strong>penjual</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">PPh atas pengalihan hak tersebut disetorkan ke <strong>kas negara melalui kanal pembayaran resmi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dengan demikian, dalam transaksi jual beli tanah atau bangunan, penting untuk membedakan kewajiban kedua pihak: <strong>pembeli membayar BPHTB kepada pemerintah daerah, sedangkan penjual membayar PPh atas pengalihan hak kepada kas negara</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Pemenuhan kedua kewajiban pajak tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengalihan hak dan pengurusan balik nama sertifikat agar transaksi dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
<p>The post <a href="https://irtaxconsulting.com/2026/09/18/jual-beli-tanah-dan-bangunan-kenali-pajak-yang-wajib-dibayar-penjual-dan-pembeli/">Jual Beli Tanah dan Bangunan, Kenali Pajak yang Wajib Dibayar Penjual dan Pembeli</a> appeared first on <a href="https://irtaxconsulting.com">Irtax Consulting</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://irtaxconsulting.com/2026/09/18/jual-beli-tanah-dan-bangunan-kenali-pajak-yang-wajib-dibayar-penjual-dan-pembeli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
