Telah Terbit PMK 41/2024: Bibit dan Benih Bebas Bea Masuk!

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 (PMK 41/2024) yang memberikan pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih. Peraturan ini mencabut dan menggantikan peraturan sebelumnya, Peratuan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.04/2007 (PMK 105/2007), dengan penyederhanaan prosedur kepabeanan. Peraturan ini akan diberlakukan efektif mulai tanggal 4 Agustus 2024.  Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk mendorong […]

Tingkatkan Mutu Panen! Simak Cara Manfaatkan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih

Pelaku usaha yang ingin mendapatkan fasilitas bebas bea masuk untuk impor bibit dan benih wajib mengikuti langkah-langkah untuk mengajukan permohonan memperoleh fasilitas pembebasan. Pertama, mengajukan permohonan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui SINSW. Selanjutnya, atas permohonan tersebut pelaku usaha harus memastikan bahwa memuat informasi yang meliputi nama dan alamat pelaku usaha, […]

Aplikasi e-Faktur 4.0 Rilis, Simak Informasi Penting Ini!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan resmi meluncurkan aplikasi e-Faktur versi 4.0 pada tanggal 20 Juli 2024. Melalui Pengumuman Nomor PENG-18/PJ.09/2024, DJP menyampaikan bahwa aplikasi e-Faktur versi 4.0 dapat digunakan saat waktu henti (downtime) telah berakhir. “Sehubungan dengan persiapan peluncuran layanan perpajakan e-Faktur Desktop versi v.4.0, e-Faktur Web Base, serta eNofa, akan dilaksanakan waktu […]

Mulai Juli 2024, Pihak Lain Masih Bisa Pakai NPWP 15 Digit Hingga Akhir Tahun!

Penerapan NIK menjadi NPWP akan resmi diberlakukan 1 Juli 2024, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 (PMK 136/2023). Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memahami bahwa mungkin masih terdapat pihak-pihak lain yang belum siap menerapkan sistem baru ini. Oleh karena itu, DJP memberikan kelonggaran bagi pihak lain untuk tetap […]

Aturan Pajak UMKM: Kategori Ini Kena Tarif Normal, Bukan 0,5%

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa tarif pajak penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ada yang tak lagi dikenakan sebesar 0,5% pada tahun ini, melainkan kembali ke tarif normal. UMKM yang tarifnya tak lagi 0,5% pada 2024 itu di antaranya adalah UMKM orang pribadi dengan omzet tidak melampaui Rp4,8 […]

Restitusi Meningkat, Penerimaan Negara Menurun per Juni 2024

Peningkatan restitusi pajak di tahun 2024 berdampak pada penurunan penerimaan negara. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan negara hingga Mei 2024 hanya mencapai Rp1.123,5 triliun atau 40,1% dari target. Angka ini menunjukkan penurunan 7,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh merosotnya harga-harga komoditas, yang berakibat pada penurunan setoran pajak dan […]

Subjek, Objek, Tarif PPh 26 / 23 Terbaru dan PPh Pasal 26 Ayat 4

Ada banyak macam PPh, salah satunya Pajak Penghasilan Pasal 26 dan 23. Anda akan menemukan penjelasan tentang PPh Pasal 26 dan tarif PPh 23 terbaru, mulai dari pengertian PPh 23 / 26, objek PPh 26, subjek, tarif PPh 26 dan secara khusus mengenai PPh Pasal 26 ayat 4 hingga penggunaannya yang diatur dalam perundang-undangan pajak […]

Apa Perbedaan NIK dan NITKU?

Baik NIK maupun NITKU, keduanya penting bagi wajib pajak karena sebagai identitas diri dalam perpajakan. Perubahan NPWP menjadi NIK dan NITKU bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan. Dengan NITKU atau NIK yang sudah terintegrasi dengan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), wajib pajak tidak perlu lagi mengurus pembuatan NPWP. Kendati sama-sama merupakan nomor identitas wajib […]

Simak! Ini 7 Layanan Administrasi yang Dapat Diakses NIK, NPWP dan NITKU

Mulai 1 Juli 2024 ada tujuh layanan administrasi perpajakan yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Format 16 Digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dalam […]

PPh 21 Ditanggung Pemerintah bagi Wajib Pajak Tertentu di IKN

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 (PMK 28/2024) tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam PMK tersebut, pemerintah kembali mempertegas pemberian fasilitas insentif pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah (DTP) atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tertentu di IKN. Sebelumnya peraturan tersebut telah diatur dalam […]

Skip to content