DJP Hadirkan Kemudahan Perpajakan, Wajib Pajak Perlu Tahu

 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026. Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dapat diajukan paling lambat 1 Oktober 2028.

Fasilitas ini mencakup sejumlah jenis sanksi administratif, seperti denda keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta sanksi tertentu yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan lainnya. Namun, fasilitas tersebut hanya berlaku untuk jenis sanksi dan kondisi yang telah ditentukan dalam peraturan.

Jenis Sanksi yang Mendapatkan Fasilitas 

Berdasarkan diktum ketiga KEP-239/2026, wajib pajak yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif paling lambat 1 Oktober 2028. Fasilitas pengurangan/penghapusan tersebut mencakup sejumlah kewajiban perpajakan, antara lain: 

  1. sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh sampai dengan tahun pajak 2025 dan/atau SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar, sepanjang SPT disampaikan pada 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027;
  2. sanksi administratif atas pembetulan SPT Tahunan PPh sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan/atau SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar, sepanjang SPT disampaikan serta pajak dibayar atau disetor pada 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027;⁠​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌​‌‌​​​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌‌​​​​​‌‌​​​​​​‌‌‌​​​⁠
  3. sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran/penyetoran pajak terutang dalam SPT Tahunan PPh sampai dengan tahun pajak 2025 dan/atau SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026, sepanjang SPT disampaikan serta pajak dibayar/disetor pada 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027;
  4. sanksi administratif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP), SKP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atau surat tagihan pajak (STP) berdasarkan hasil pemeriksaan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027, sepanjang pokok pajak terutang dibayar/disetor paling lambat 30 Juni 2027;
  5. sanksi administratif yang tercantum dalam SKP, SKP PBB, STP, atau STP PBB yang diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026, sepanjang pokok pajak, utang pajak, dan/atau sebagian sanksi administratif terkait dibayar paling lambat 30 Juni 2027;⁠​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌​‌‌​​​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌‌​​​​​‌‌​​​​​​‌‌‌​​​⁠
  6. sanksi administratif yang tercantum dalam STP/STP PBB yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027, sepanjang pokok pajak terutang, utang pajak, dan/atau sebagian sanksi administratif terkait dibayar paling lambat 30 Juni 2027. 
  7. Sanksi administratif yang tercantum dalam SKP berdasarkan hasil pemeriksaan atas harta yang belum/kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021, sepanjang SKP diterbitkan pada 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2027 dan pokok pajak terutang terkait dibayar atau disetor paling lambat 31 Desember 2027. 

Besaran pengurangan/penghapusan sanksi administratif dapat beragam, yakni mulai dari 25% hingga 100%, berdasarkan jenis sanksi dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. Rincian besaran pengurangan/penghapusan untuk setiap jenis sanksi dapat dilihat dalam lampiran KEP-239/2026.⁠​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌​‌‌​​​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌‌​​​​​‌‌​​​​​​‌‌‌​​​⁠

Persyaratan Pengajuan Permohonan

Pengajuan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 s.t.d.d. PMK 71/2026, yakni:

  • wajib pajak tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya;
  • apabila wajib pajak telah mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya, wajib pajak harus melampirkan surat permohonan pencabutan gugatan dan/atau upaya hukum;⁠​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌‌​‌​​​‌‌​‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌‌​‌‌​​​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌‌​​​​​‌‌​​​​​​‌‌‌​​​⁠
  • wajib pajak harus menyampaikan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa sanksi administratif timbul karena kekhilafan/bukan karena kesalahan wajib pajak; serta
  • fasilitas pengurangan/penghapusan hanya diberikan atas sanksi administratif yang belum dibayar/belum dilunasi oleh wajib pajak.

Melalui kebijakan ini, wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan yang tersedia untuk memperbaiki kepatuhan perpajakan dan menyelesaikan kewajiban yang masih tertunda. Meski demikian, pengurangan sanksi tidak berarti seluruh utang pajak dihapuskan. Wajib pajak tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran pokok pajak sesuai ketentuan.

Leave a Replay

Skip to content