
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin memperkuat upaya pengawasan dan peningkatan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Melalui berbagai kebijakan dan langkah administratif, DJP mengimbau wajib pajak untuk lebih cermat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, memastikan kebenaran pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang telah disediakan pemerintah.
Imbauan tersebut menjadi perhatian setelah DJP menemukan ratusan ribu wajib pajak orang pribadi terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025. Selain itu, DJP juga mengingatkan bahwa surat imbauan yang tidak ditindaklanjuti dapat berlanjut pada proses pengawasan dan permintaan klarifikasi.
475 Ribu Wajib Pajak Terindikasi Menghapus Bukti Potong PPh
Salah satu perhatian utama DJP adalah ditemukannya sebanyak 475.698 wajib pajak orang pribadi yang terindikasi melakukan penghapusan bukti pemotongan PPh dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2025.
Menindaklanjuti temuan tersebut, DJP telah mengirimkan email imbauan resmi kepada wajib pajak yang bersangkutan agar melakukan penelitian, verifikasi, dan pencocokan kembali antara data penghasilan dengan bukti pemotongan PPh yang dimiliki.
Wajib pajak diminta memastikan seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan, serta informasi perpajakan lainnya telah dilaporkan secara benar, lengkap, dan jelas.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian yang menyebabkan SPT tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diimbau segera melakukan pembetulan SPT sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Perlu diperhatikan bahwa penghapusan bukti potong dari draf SPT pada sistem Coretax tidak serta-merta menghapus data tersebut dari sistem administrasi DJP. Oleh karena itu, wajib pajak tetap perlu memastikan kesesuaian data yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya.
Surat Imbauan DJP Tidak Boleh Diabaikan
Selain mengingatkan mengenai kebenaran pelaporan SPT, DJP juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kepatuhan melalui penyampaian surat imbauan kepada wajib pajak.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025, surat imbauan dapat disampaikan melalui akun Coretax DJP, alamat email yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan, maupun secara langsung.
Wajib pajak yang menerima surat imbauan dapat memberikan tanggapan dengan dua cara, yaitu memenuhi kewajiban perpajakan yang dimaksud dan/atau menyampaikan penjelasan atas informasi yang tercantum dalam surat tersebut.
Apabila imbauan tidak ditindaklanjuti dan masih terdapat ketidaksesuaian data perpajakan, DJP dapat mengambil langkah pengawasan lanjutan, termasuk menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
Dengan demikian, surat imbauan sebaiknya tidak dianggap sebagai pemberitahuan biasa. Wajib pajak perlu memahami isi surat, memeriksa data yang menjadi dasar imbauan, serta memberikan tanggapan sesuai ketentuan.
Kesempatan Pengurangan Sanksi Administratif hingga 100 Persen
Di tengah penguatan pengawasan tersebut, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya melalui program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA).
Program yang dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 ini memberikan peluang pengurangan sanksi administratif hingga 100 persen bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan.
Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan tertentu, termasuk keterlambatan pelaporan atau pembetulan SPT, maupun kewajiban yang berkaitan dengan ketetapan dan tagihan pajak sesuai kriteria yang ditentukan.
Namun, wajib pajak perlu memperhatikan periode pemenuhan persyaratan karena besaran pengurangan sanksi dapat berbeda berdasarkan waktu penyelesaian kewajiban.
Untuk sejumlah kategori, kesempatan pengurangan hingga 100 persen berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Sementara itu, terdapat kategori lain yang memiliki periode pengurangan secara bertahap hingga 2027.
Penting dipahami bahwa program PSA bukan berarti menghapus seluruh utang pajak. Fasilitas ini memberikan keringanan atas sanksi administratif, sedangkan pokok pajak yang masih terutang tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan.
Apa yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak?
Melihat berbagai perkembangan tersebut, wajib pajak perlu meningkatkan ketelitian dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- Memeriksa kembali SPT Tahunan. Pastikan seluruh penghasilan, bukti potong, kredit pajak, dan informasi perpajakan telah dicantumkan secara benar dan lengkap.
- Memastikan kesesuaian data Coretax. Lakukan pencocokan antara data yang tersedia dalam sistem DJP dengan dokumen serta transaksi yang sebenarnya.
- Tidak mengabaikan surat imbauan. Apabila menerima email atau pemberitahuan dari DJP, segera periksa isi dan dasar permintaannya serta berikan tanggapan yang sesuai.
- Melakukan pembetulan apabila diperlukan. Jika ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam SPT, segera lakukan pembetulan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Memanfaatkan fasilitas pengurangan sanksi. Wajib pajak yang memiliki sanksi administratif dapat memeriksa kelayakan untuk mengikuti program PSA sebelum periode fasilitas berakhir.
- Menggunakan saluran resmi DJP. Pastikan komunikasi dan penyelesaian kewajiban dilakukan melalui kanal resmi untuk menghindari penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak.
Kepatuhan Pajak Menjadi Tanggung Jawab Setiap Wajib Pajak
Berbagai imbauan dan kebijakan yang diterbitkan DJP menunjukkan bahwa pengawasan perpajakan semakin mengandalkan kesesuaian data dan pemanfaatan sistem administrasi digital.
Wajib pajak tidak hanya dituntut untuk menyampaikan SPT tepat waktu, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh informasi yang dilaporkan benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Di sisi lain, adanya program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban yang masih tertunda dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
Oleh karena itu, wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, diimbau untuk lebih proaktif dalam memeriksa kewajiban perpajakan, menindaklanjuti surat dari DJP, serta memastikan setiap pelaporan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.
Kepatuhan pajak bukan hanya tentang menghindari sanksi, melainkan juga merupakan bagian dari tanggung jawab dalam mendukung penerimaan negara dan menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib.


