
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Regulasi baru ini membawa sejumlah perubahan penting dalam pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, khususnya terkait pemanfaatan fasilitas PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen.
Dalam konsideran peraturan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perubahan dilakukan untuk mewujudkan kebijakan perpajakan yang mendukung praktik bisnis yang sehat, meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal melalui pemberian kemudahan dan kesederhanaan yang tepat sasaran.
Kemudahan Tetap Dipertahankan
Bagi pelaku usaha kecil dan menengah, fasilitas PPh Final 0,5 persen selama ini menjadi salah satu instrumen yang membantu karena menawarkan mekanisme penghitungan pajak yang sederhana berdasarkan omzet. Melalui PP 20 Tahun 2026, pemerintah tetap mempertahankan tarif final tersebut bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu.
Dalam penjelasan umum PP 20 Tahun 2026 disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi maupun perseroan perorangan masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menyelenggarakan pembukuan, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun waktu. Oleh karena itu, skema pengenaan pajak berdasarkan omzet dinilai masih relevan untuk memberikan kemudahan administrasi.
Dengan tidak berubahnya tarif final sebesar 0,5 persen, pelaku usaha yang memenuhi kriteria tetap dapat menikmati beban administrasi yang lebih ringan dibandingkan menggunakan mekanisme pajak umum yang didasarkan pada laba bersih.
Fasilitas Kini Lebih Tepat Sasaran
Meski tarif tetap dipertahankan, pemerintah melakukan penyesuaian signifikan terhadap pihak-pihak yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.
Berdasarkan Pasal 57 PP 20 Tahun 2026, fasilitas PPh Final UMKM pada prinsipnya hanya dapat digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan koperasi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
Sementara itu, badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV), firma, maupun Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan setelah berlakunya PP 20 Tahun 2026 tidak lagi dapat memanfaatkan tarif final 0,5 persen. Entitas tersebut harus menggunakan mekanisme penghitungan pajak berdasarkan tarif umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau memanfaatkan fasilitas Pasal 31E apabila memenuhi persyaratan.
Perubahan ini menjadi perhatian banyak pelaku usaha karena muncul anggapan bahwa hilangnya akses terhadap tarif final otomatis meningkatkan beban pajak. Namun demikian, pengenaan pajak berdasarkan laba bersih tidak selalu lebih berat. Pada usaha dengan margin keuntungan yang relatif rendah, skema tarif normal justru berpotensi menghasilkan beban pajak yang lebih kecil dibandingkan tarif final berdasarkan omzet.
Profesi Bebas Tidak Lagi Dapat Memanfaatkan Skema UMKM
PP 20 Tahun 2026 juga memperjelas bahwa berbagai profesi yang menjalankan pekerjaan bebas tidak termasuk dalam kategori usaha yang dapat dikenai PPh Final berdasarkan ketentuan ini.
Profesi seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris, agen iklan, influencer, blogger, vlogger, seniman, olahragawan, pelatih, moderator, hingga agen asuransi secara eksplisit dikecualikan dari fasilitas tersebut.
Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah menciptakan keadilan perpajakan dengan memastikan bahwa fasilitas UMKM benar-benar ditujukan bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan kemudahan administrasi, bukan bagi profesi dengan karakteristik penghasilan yang berbeda.
Menutup Celah Penghindaran Pajak
Salah satu substansi terpenting dalam PP 20 Tahun 2026 adalah penguatan aturan untuk mencegah praktik penghindaran pajak.
Pemerintah melihat adanya potensi penyalahgunaan fasilitas melalui pembentukan beberapa entitas usaha yang sengaja dipecah agar masing-masing memiliki omzet di bawah batas Rp4,8 miliar dan tetap dapat menikmati tarif final 0,5 persen.
Untuk mengatasi hal tersebut, peraturan baru mewajibkan penghitungan omzet secara lebih komprehensif. Apabila seorang wajib pajak orang pribadi memiliki beberapa perseroan perorangan, maka seluruh peredaran bruto dari entitas-entitas tersebut harus digabungkan dalam penentuan batas omzet.
Jika total omzet gabungan melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, maka seluruh entitas tersebut tidak lagi berhak menggunakan fasilitas PPh Final pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam penjelasannya, pemerintah menyebutkan bahwa terdapat wajib pajak yang memanfaatkan tarif final sebagai sarana penghindaran pajak. Karena itu, penyesuaian aturan diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil sekaligus meningkatkan kepastian hukum.
Omzet Suami-Istri Juga Diperhitungkan
Ketentuan lain yang menarik adalah penggabungan omzet suami dan istri dalam kondisi tertentu. Apabila pasangan suami-istri menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah atau memiliki pemisahan harta, maka batas omzet Rp4,8 miliar dihitung berdasarkan total peredaran bruto keduanya.
Bahkan, peredaran bruto anak yang belum dewasa dapat ikut diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan ini bertujuan mencegah pemecahan usaha dalam lingkup keluarga semata-mata untuk mempertahankan status sebagai wajib pajak yang berhak memperoleh fasilitas PPh Final UMKM.
Dukungan Khusus bagi Koperasi
Di sisi lain, pemerintah memberikan ruang khusus bagi koperasi untuk memanfaatkan fasilitas PPh Final 0,5 persen. Namun fasilitas tersebut dibatasi hanya selama empat tahun pajak sejak koperasi terdaftar sebagai wajib pajak.
Setelah masa fasilitas berakhir, koperasi wajib beralih ke mekanisme perpajakan umum. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan koperasi pada tahap awal operasional sekaligus mendorong peningkatan kapasitas administrasi dan pembukuan mereka.
Pesan Tegas Antikorupsi
Selain mengatur fasilitas bagi UMKM, PP 20 Tahun 2026 juga memuat ketentuan yang memperkuat komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.
Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengeluaran berupa suap, gratifikasi, atau pemberian lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk kepada pejabat publik asing, tidak dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto dalam penghitungan pajak.
Ketentuan ini menjadi sinyal bahwa negara tidak akan memberikan manfaat perpajakan atas aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan prinsip tata kelola usaha yang baik.
Arah Baru Kebijakan Pajak UMKM
Secara keseluruhan, PP 20 Tahun 2026 membawa dua pesan utama. Pertama, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha kecil melalui tarif PPh Final 0,5 persen. Kedua, pemerintah ingin memastikan fasilitas tersebut benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk praktik penghindaran pajak.
Bagi UMKM yang memang menjalankan usaha secara mandiri dengan omzet terbatas, perubahan ini diperkirakan tidak menimbulkan dampak signifikan. Namun bagi pelaku usaha yang memiliki beberapa entitas, struktur usaha keluarga yang kompleks, atau menjalankan profesi bebas, pemahaman yang lebih mendalam terhadap aturan baru menjadi sangat penting.
Dengan kombinasi antara penyederhanaan administrasi, perluasan kepatuhan, dan penutupan celah penyalahgunaan fasilitas, PP 20 Tahun 2026 menandai langkah pemerintah menuju sistem perpajakan yang lebih modern, adil, dan berorientasi pada praktik bisnis yang sehat.


