Ketentuan NPWP dan NIK Saat Rekam Faktur Pajak di Coretax, PKP Wajib Cermat Bedakan Status Pembeli!

 Penerapan Coretax DJP membawa perubahan penting dalam pengisian identitas pembeli pada Faktur Pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak lagi cukup hanya memastikan nama dan alamat lawan transaksi, tetapi juga harus menentukan identitas perpajakan yang tepat berdasarkan status pembeli serta kondisi data yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan.

Ketentuan tersebut menjadi semakin penting bagi transaksi dengan pembeli orang pribadi karena Coretax membedakan penggunaan NPWP atau NIK berdasarkan status registrasi pembeli. Kesalahan memasukkan identitas dapat menyebabkan data pembeli tidak ditemukan, faktur gagal direkam, bahkan berpotensi membuat Faktur Pajak tidak masuk ke akun Coretax pihak pembeli.

NPWP atau NIK Wajib Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Berdasarkan Pasal 33 PER-11/PJ/2025, Faktur Pajak paling sedikit harus memuat identitas pembeli atau penerima jasa. Untuk Wajib Pajak dalam negeri berbentuk badan dan instansi pemerintah, identitas yang dicantumkan berupa nama, alamat, dan NPWP.

Sementara itu, untuk subjek pajak dalam negeri orang pribadi, identitas pembeli dapat berupa nama, alamat, serta NPWP atau NIK sesuai ketentuan perpajakan. Untuk subjek pajak luar negeri orang pribadi, identitas yang digunakan adalah nomor paspor.

Dengan demikian, penggunaan NIK dalam Faktur Pajak bukan sekadar pilihan administratif, tetapi merupakan bagian dari perubahan sistem identitas perpajakan yang berjalan seiring implementasi Coretax.

Orang Pribadi yang Sudah Terdaftar: Gunakan NPWP atau NIK yang Telah Menjadi NPWP

Dalam perekaman Faktur Pajak secara key-in di Coretax, apabila pembeli merupakan orang pribadi yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak, PKP dapat mengisi NPWP 16 digit atau NIK yang telah teraktivasi sebagai NPWP pada bagian identitas pembeli.

Setelah identitas yang valid dimasukkan, sejumlah data seperti nama, alamat, ID Tempat Kegiatan Usaha (ID TKU), dan email dapat ditarik dari database Coretax DJP. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengisian identitas pembeli pada Coretax tidak lagi sekadar memasukkan nomor secara manual, melainkan terhubung dengan data yang tersimpan dalam sistem DJP.

Hal tersebut juga menjelaskan mengapa PKP perlu memastikan data lawan transaksi telah benar sebelum membuat Faktur Pajak. Jika nomor yang dimasukkan tidak sesuai dengan data pada sistem, proses perekaman dapat mengalami kendala.

Bagaimana Jika Pembeli Orang Pribadi Belum Memiliki NPWP?

Persoalan berbeda muncul apabila pembeli merupakan orang pribadi yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak atau NIK-nya belum diaktivasi sebagai NPWP.

Dalam kondisi tersebut, pada perekaman Faktur Pajak melalui Coretax, identitas pembeli dipilih menggunakan NIK/National ID. Sistem kemudian menggunakan NPWP sementara berupa:

0000000000000000

Sementara itu, NIK pembeli dimasukkan pada bagian nomor dokumen atau identitas yang sesuai.

Ketentuan tersebut sebelumnya juga telah dijelaskan DJP melalui Kring Pajak dan diberitakan DDTCNews. Untuk Faktur Pajak yang dibuat dengan mekanisme impor XML, identitas pembeli orang pribadi yang belum memiliki NPWP juga menggunakan 0000000000000000, sedangkan NIK dicantumkan sebagai identitas pembeli.

Artinya, PKP tidak boleh memaksakan penggunaan NPWP 16 digit apabila pembeli memang belum memiliki NPWP. Identitas yang digunakan harus mengikuti status pembeli dalam sistem Coretax.

Perbedaan Pengisian Key-In dan Import XML

Perbedaan mekanisme perekaman juga perlu diperhatikan.

Untuk key-in, PKP mengisi identitas pembeli langsung pada formulir Faktur Pajak di Coretax. Apabila pembeli sudah terdaftar, NPWP 16 digit atau NIK yang telah menjadi NPWP dapat digunakan. Namun apabila pembeli belum memiliki NPWP, PKP memilih identitas NIK dan sistem akan mengisi NPWP dengan angka 0000000000000000.

Sementara untuk import XML, identitas pembeli dimasukkan pada kolom identitas pembeli dalam template XML. Untuk pembeli yang telah terdaftar, sistem menggunakan identitas perpajakan yang sesuai. Apabila pembeli belum memiliki NPWP, NPWP diisi dengan 0000000000000000, sedangkan NIK digunakan sebagai National ID.

PKP yang menggunakan XML juga perlu memastikan jumlah digit, format data, serta template XML yang digunakan sudah sesuai dengan versi terbaru. Kesalahan sederhana seperti format angka atau data identitas dapat menyebabkan proses validasi gagal.

NIK Tidak Valid, Apa yang Harus Dilakukan?

Salah satu persoalan yang cukup sering muncul dalam pembuatan Faktur Pajak di Coretax adalah munculnya notifikasi bahwa NIK pembeli tidak valid atau tidak ditemukan.

Dalam kondisi tersebut, PKP perlu memeriksa kembali NIK yang dimasukkan dan memastikan data identitas pembeli sesuai dengan data yang tersedia dalam sistem. Validasi NIK juga berkaitan dengan integrasi data kependudukan.

Pajakku mencatat bahwa ketika NIK tidak valid, PKP perlu memastikan kembali penulisan NIK serta status NIK pembeli dalam sistem perpajakan. Penggunaan NPWP sementara tidak dapat dilakukan secara sembarangan untuk menggantikan NIK yang tidak valid.

Karena itu, apabila transaksi dilakukan dengan orang pribadi, PKP sebaiknya meminta identitas pembeli secara benar sejak awal transaksi. Jangan sampai Faktur Pajak baru dibuat ketika data pembeli belum siap atau belum sesuai dengan database Coretax.

Ketelitian Identitas Menjadi Semakin Penting

Perubahan ini menunjukkan bahwa Coretax tidak hanya mengubah tampilan aplikasi pembuatan Faktur Pajak, tetapi juga mengubah cara administrasi perpajakan memvalidasi identitas pihak-pihak dalam suatu transaksi.

Dalam sistem sebelumnya, kesalahan identitas lawan transaksi dapat relatif mudah terlewat pada tahap input. Pada Coretax, data yang dimasukkan semakin terintegrasi dengan database DJP dan data kependudukan. Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara NIK, NPWP, nama, dan data administrasi lainnya dapat langsung berdampak pada proses perekaman Faktur Pajak.

Kondisi tersebut juga memiliki konsekuensi bagi pihak pembeli. Faktur Pajak yang diterbitkan dengan identitas pembeli yang tidak tepat berpotensi menyebabkan Faktur Pajak Masukan tidak muncul sebagaimana mestinya dalam akun Coretax pembeli. DDTCNews sebelumnya menjelaskan bahwa PKP perlu memastikan lawan transaksi orang pribadi telah memiliki NIK/NPWP yang terdaftar agar identitas tersebut dapat ditarik dengan benar dalam proses pembuatan Faktur Pajak.

Tiga Kondisi yang Perlu Dipahami PKP

Secara praktis, ketentuan pengisian identitas pembeli orang pribadi dalam Faktur Pajak dapat dirangkum sebagai berikut:

Kondisi PembeliIdentitas yang DigunakanPengisian NPWP
OP sudah terdaftar dan NIK telah menjadi NPWPNPWP/NIKNPWP 16 digit/NIK
OP belum memiliki NPWP atau NIK belum diaktivasi sebagai NPWPNIK/National ID0000000000000000
OP luar negeriNomor PasporSesuai ketentuan identitas SPLN

Ketentuan tersebut perlu dibedakan dari pembeli berbentuk badan atau instansi pemerintah, yang menggunakan NPWP sebagai identitas perpajakan pada Faktur Pajak.

Bukan Sekadar Perubahan Nomor

Implementasi NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan. DJP menjelaskan bahwa dalam era Coretax, NPWP menggunakan format 16 digit; bagi orang pribadi penduduk, format tersebut menggunakan NIK yang telah diaktivasi sebagai NPWP. Sementara itu, badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk menggunakan NPWP 16 digit yang berasal dari sistem administrasi DJP.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa memiliki NIK tidak otomatis berarti seseorang menjadi Wajib Pajak atau otomatis memiliki kewajiban membayar pajak. DJP menegaskan bahwa NIK baru digunakan sebagai NPWP ketika memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak dan dilakukan aktivasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan demikian, PKP perlu melihat NIK dan NPWP bukan hanya sebagai deretan angka yang harus dimasukkan ke Faktur Pajak, tetapi sebagai bagian dari sistem identitas perpajakan yang kini terintegrasi.

Leave a Replay

Skip to content