DJP Siapkan Tiga Tingkatan SKT bagi Kuasa Wajib Pajak, Wajib Lulus Ujian Kompetensi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan skema baru bagi pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak melalui penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Ke depan, kewenangan pihak lain dalam mewakili wajib pajak akan disesuaikan dengan tingkat kompetensi perpajakan yang dimilikinya.

Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP, Eddy Triyono, menjelaskan bahwa SKT bagi pihak lain akan diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yakni Level A, B, dan C. Skema tersebut memiliki konsep yang serupa dengan klasifikasi izin konsultan pajak yang saat ini juga terbagi dalam tiga tingkat.

Tiga Tingkat Kewenangan Kuasa Wajib Pajak

Pembagian tingkat SKT nantinya menentukan ruang lingkup kewenangan pihak lain dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan atas nama wajib pajak.

Level A menjadi tingkat kompetensi awal dan diperuntukkan bagi pihak lain yang memperoleh kewenangan untuk mewakili wajib pajak orang pribadi.

Selanjutnya, Level B memberikan kewenangan yang lebih luas, yaitu untuk mewakili wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Sementara itu, Level C ditujukan bagi pihak yang memiliki kompetensi dalam menangani permasalahan perpajakan internasional.

Dengan demikian, seseorang tidak dapat secara bebas menjalankan seluruh kewenangan sebagai kuasa wajib pajak hanya berdasarkan kepemilikan SKT. Kewenangan tersebut akan mengikuti tingkat kompetensi yang telah diperoleh.

Harus Mengikuti Ujian Kompetensi

Untuk memperoleh SKT, pihak lain terlebih dahulu diwajibkan mengikuti ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Ujian tersebut menjadi sarana untuk memastikan bahwa pihak yang akan bertindak sebagai kuasa wajib pajak memiliki kompetensi perpajakan sesuai dengan kewenangan yang akan dijalankannya.

Peserta yang dinyatakan lulus akan memperoleh Surat Keterangan Kompetensi (SKK) dari BPPK. SKK tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam proses penerbitan SKT.

Artinya, terdapat hubungan antara kompetensi, SKK, dan SKT. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang diperoleh melalui ujian, semakin luas pula ruang lingkup kewenangan yang dapat dijalankan sebagai kuasa wajib pajak.

Penerbitan SKT Direncanakan Terintegrasi dengan Sistem DJP

Selain mengatur klasifikasi kewenangan, DJP juga menyiapkan mekanisme penerbitan SKT yang terintegrasi dengan sistem.

Setelah seseorang memperoleh SKK dari BPPK, data kompetensi tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi sistem untuk memproses penerbitan SKT. DJP bahkan menyebut SKT diharapkan dapat terunggah secara otomatis ke dalam sistem apabila seluruh mekanisme telah tersedia dan berjalan.

Dokumen SKT tersebut akan diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.

Mekanisme ini diharapkan dapat membuat proses administrasi kuasa wajib pajak menjadi lebih terstruktur karena status dan kompetensi pihak yang mewakili wajib pajak dapat diverifikasi melalui sistem.

Ketentuan Teknis Masih Menunggu PMK

Meskipun kerangka mengenai klasifikasi kompetensi dan kewenangan telah disampaikan, tata cara memperoleh SKT serta ketentuan teknis lainnya masih akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

Ketentuan tersebut nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak.

Dengan adanya sistem klasifikasi ini, pemerintah pada dasarnya ingin memastikan bahwa pihak yang diberikan kewenangan untuk mewakili wajib pajak memiliki kompetensi yang sejalan dengan tingkat tanggung jawabnya.

Bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang menggunakan jasa kuasa wajib pajak, penerapan SKT berbasis kompetensi nantinya juga dapat memberikan kepastian mengenai sejauh mana seseorang memiliki kewenangan untuk menangani urusan perpajakan.

Ketentuan baru ini menjadi penting untuk diperhatikan, khususnya bagi pihak yang selama ini menjalankan praktik sebagai kuasa wajib pajak. Persiapan pemenuhan persyaratan kompetensi perlu dilakukan sebelum ketentuan baru diberlakukan, sehingga pihak yang bersangkutan tetap dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Leave a Replay

Skip to content