
Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan baru terkait layanan administrasi badan hukum bagi Perseroan Persekutuan Modal. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum, perseroan yang tidak memenuhi kewajiban administratif tertentu dapat dikenai biaya ketika mengajukan pembukaan pemblokiran status badan hukumnya.
PP Nomor 30 Tahun 2026 ditetapkan pada 2 Juli 2026 dan mulai berlaku 1 Agustus 2026. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah pengenaan PNBP atas layanan pembukaan pemblokiran perseroan yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan.
Besaran tarif pembukaan pemblokiran dibedakan berdasarkan kategori perseroan. Perseroan yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik dikenai tarif Rp2.000.000 untuk setiap permohonan pembukaan pemblokiran, sedangkan perseroan yang tidak memiliki kewajiban audit dikenai tarif Rp1.000.000 per permohonan.
Selain biaya pembukaan pemblokiran, PP tersebut juga menetapkan tarif PNBP untuk penyampaian pemberitahuan atas persetujuan laporan tahunan. Perseroan yang wajib audit dikenai tarif Rp500.000 setiap pemberitahuan, sementara perseroan yang tidak wajib audit dikenai tarif Rp250.000 setiap pemberitahuan.
Ketentuan ini perlu dibedakan dari kewajiban terkait Beneficial Ownership (BO). Biaya sebesar Rp250.000 yang muncul dalam konteks pembukaan pemblokiran BO merupakan tarif layanan pembukaan pemblokiran, bukan tarif untuk melakukan pelaporan atau penyampaian data BO itu sendiri. Dengan demikian, pengenaan biaya tersebut tidak dapat dimaknai sebagai adanya biaya Rp250.000 untuk setiap pelaporan BO.
Penerapan tarif baru ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif perseroan tidak hanya berpotensi menyebabkan status badan hukum atau akses layanan administrasi perseroan diblokir, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi finansial ketika perseroan mengajukan pembukaan blokir.
Kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan perseroan terhadap kewajiban administrasi badan hukum. Perseroan perlu memastikan kewajiban penyampaian laporan tahunan maupun kewajiban administratif lainnya dipenuhi tepat waktu agar terhindar dari pemblokiran dan biaya tambahan untuk pemulihan akses layanan.
PP Nomor 30 Tahun 2026 juga mengatur berbagai jenis dan tarif PNBP lainnya atas layanan administrasi badan hukum di lingkungan Kementerian Hukum. Seluruh penerimaan PNBP dari layanan tersebut wajib disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut. Dengan mulai berlakunya ketentuan ini pada 1 Agustus 2026, perusahaan perlu meningkatkan kepatuhan administratif, khususnya dalam penyampaian laporan tahunan dan pemenuhan kewajiban terkait data Beneficial Ownership. Pencegahan keterlambatan menjadi langkah penting karena biaya yang timbul akibat pembukaan pemblokiran dapat mencapai Rp2 juta untuk setiap permohonan bagi perseroan yang termasuk kategori wajib audit.


