
Pemerintah kembali menunda pemberlakuan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace bagi pedagang dalam negeri. Berdasarkan pengumuman Direktorat Jenderal Pajak (DJP), implementasi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 ditunda hingga 31 Oktober 2026, sehingga pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace baru akan mulai berlaku pada 1 November 2026.
PMK 37/2025 mengatur penunjukan pihak lain, termasuk marketplace, sebagai pemungut PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri melalui perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Kebijakan tersebut pada dasarnya bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan dari yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh marketplace yang telah ditunjuk pemerintah.
Daya Beli Menjadi Pertimbangan Utama
Penundaan dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional, khususnya daya beli masyarakat yang dinilai masih membutuhkan penguatan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah belum ingin menambah beban yang berpotensi memengaruhi aktivitas konsumsi masyarakat ketika kondisi ekonomi belum sepenuhnya kuat.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tercatat sebesar 5,29% secara tahunan (yoy). Meskipun tetap menunjukkan pertumbuhan positif, pemerintah masih mencermati sejumlah indikator ekonomi lainnya sebelum menerapkan kebijakan pemungutan PPh melalui marketplace secara penuh.
Dengan demikian, keputusan penundaan tidak semata-mata berkaitan dengan penerimaan pajak, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga momentum pemulihan ekonomi dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Penunjukan Marketplace Akan Diulang
Sebagai konsekuensi dari penundaan tersebut, Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 yang telah diterbitkan akan dibatalkan. DJP kemudian akan melakukan penunjukan kembali untuk pelaksanaan pemungutan yang dijadwalkan mulai 1 November 2026.
Sebelumnya, DJP telah menunjuk empat penyelenggara PMSE sebagai pemungut PPh Pasal 22, yaitu Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Keempat platform tersebut semula dijadwalkan mulai melakukan pemungutan pada 1 Agustus 2026.
PPh yang Telanjur Dipungut Akan Dikembalikan
Penundaan juga memberikan konsekuensi bagi pedagang yang telah mengalami pemungutan PPh Pasal 22 sejak awal Agustus 2026. DJP memastikan bahwa PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh marketplace berdasarkan penunjukan sebelumnya akan dikembalikan kepada pedagang dalam negeri melalui mekanisme yang disiapkan oleh masing-masing marketplace.
Langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian kepada pedagang bahwa penundaan kebijakan tidak menyebabkan dana pajak yang telah dipungut menjadi beban permanen bagi mereka.
Substansi Kebijakan Tidak Berubah
Meskipun waktu pelaksanaannya ditunda, pemerintah menegaskan bahwa substansi PMK 37/2025 tidak berubah. Kebijakan tersebut tetap diarahkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan sekaligus meningkatkan kepastian dan kepatuhan pajak dalam ekosistem perdagangan digital.
Dalam skema PMK 37/2025, marketplace berperan sebagai pihak yang memungut PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang dalam negeri. Tarif pemungutan ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto sesuai ketentuan yang berlaku. PPh yang dipungut bukan merupakan pajak tambahan; bagi wajib pajak tertentu, pemungutan tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPh Final atau sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari transformasi administrasi perpajakan di tengah pertumbuhan ekonomi digital. Dengan melibatkan marketplace sebagai pemungut, pemerintah dapat mengalihkan sebagian beban administrasi dari pedagang kepada platform sekaligus meningkatkan keterlacakan transaksi digital.
Menunggu Momentum Ekonomi yang Lebih Tepat
Penundaan hingga 31 Oktober 2026 menunjukkan bahwa pemerintah memilih pendekatan yang lebih hati-hati dalam menerapkan kebijakan perpajakan di sektor digital. Di satu sisi, PMK 37/2025 tetap menjadi instrumen untuk memperkuat kepatuhan dan menciptakan kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha digital dan konvensional. Di sisi lain, waktu implementasinya disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.
Dengan demikian, 1 November 2026 menjadi tanggal penting bagi pelaku usaha yang berjualan melalui marketplace. Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan lebih lanjut, sejak tanggal tersebut mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 akan kembali dijalankan oleh marketplace yang ditunjuk DJP.
Penundaan ini pada akhirnya bukan berarti pemerintah membatalkan kebijakan pajak marketplace. Kebijakan tetap dipertahankan, tetapi waktu implementasinya disesuaikan dengan pertimbangan kondisi ekonomi nasional. Pemerintah berharap ketika kebijakan mulai diterapkan kembali, kondisi konsumsi dan daya beli masyarakat telah lebih kuat sehingga penerapan administrasi perpajakan dapat berjalan tanpa mengganggu momentum pemulihan ekonomi.


