
Pemerintah resmi menetapkan penyesuaian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk berbagai layanan kekayaan intelektual, termasuk pendaftaran merek. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum, yang menggantikan PP Nomor 45 Tahun 2024.
PP yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 ini akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026, atau 30 hari setelah diundangkan. Dalam Pasal 7 PP tersebut ditegaskan bahwa seluruh PNBP yang dipungut oleh Kementerian Hukum wajib disetor ke kas negara.
Salah satu perubahan yang paling menjadi sorotan adalah kenaikan tarif permohonan pendaftaran merek bagi pemohon umum. Berdasarkan lampiran PP Nomor 30 Tahun 2026, biaya pendaftaran merek untuk satu kelas naik dari Rp1,8 juta menjadi Rp2,8 juta per kelas, atau meningkat sekitar 55,6%.
Sementara itu, pemerintah tetap mempertahankan tarif khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebesar Rp500.000 per kelas, sebagai bentuk keberpihakan terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah.
Penyesuaian tarif juga berlaku untuk sejumlah layanan merek lainnya. Tarif perpanjangan masa pelindungan merek yang diajukan dalam waktu enam bulan sebelum masa pelindungan berakhir naik menjadi Rp3,5 juta per kelas bagi pemohon umum, dari sebelumnya Rp2,25 juta. Adapun untuk permohonan perpanjangan yang diajukan dalam masa tenggang paling lama enam bulan setelah masa pelindungan berakhir, tarif meningkat dari Rp4,5 juta menjadi Rp7 juta per kelas, atau naik sekitar 55,6%.
Selain itu, pemerintah turut menaikkan tarif berbagai layanan administrasi merek lainnya. Tarif pengajuan keberatan atas permohonan merek meningkat dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta, sedangkan permohonan banding merek naik dari Rp3 juta menjadi Rp4,5 juta.
Kenaikan tarif juga mencakup layanan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek, yang naik dari Rp300.000 menjadi Rp450.000, pencatatan pengalihan hak atas merek dari Rp700.000 menjadi Rp1,1 juta, serta pencatatan perjanjian lisensi merek dari Rp1 juta menjadi Rp1,4 juta.
Menanggapi kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menjelaskan bahwa penyesuaian tarif dilakukan setelah hampir sepuluh tahun tidak mengalami perubahan sejak pertama kali ditetapkan pada tahun 2016.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menyatakan bahwa kebutuhan penyelenggaraan layanan kekayaan intelektual terus berkembang seiring pesatnya perkembangan teknologi, meningkatnya jumlah permohonan, serta tuntutan masyarakat terhadap layanan yang semakin cepat, aman, dan berkualitas.
Menurutnya, penyesuaian tarif merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan pendaftaran merek.
“Ini merupakan ikhtiar pemerintah untuk memastikan layanan pendaftaran merek semakin berkualitas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Hermansyah.
Ia menjelaskan bahwa tambahan penerimaan dari penyesuaian tarif akan digunakan untuk memperkuat sistem permohonan elektronik, meningkatkan keamanan data, mengembangkan layanan berbasis digital, serta mempercepat dan menyempurnakan proses pemeriksaan merek.
Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung pelaku UMK. Selain mempertahankan tarif pendaftaran sebesar Rp500.000 per kelas, pemerintah juga memberikan kemudahan persyaratan administrasi melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026.
Dalam aturan tersebut, pelaku UMK kini cukup melampirkan salah satu dokumen berupa Surat Rekomendasi UMK, Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko, Sertifikat Perseroan Perorangan, atau Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai syarat memperoleh tarif khusus.
Hermansyah juga mengajak masyarakat untuk tetap mendaftarkan merek usahanya meskipun terjadi penyesuaian tarif. Menurutnya, pelindungan merek merupakan investasi jangka panjang karena memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar nasional maupun internasional.


