
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah tidak menghapus fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penyempurnaan ketentuan yang dilakukan justru bertujuan memperjelas kriteria penerima fasilitas agar insentif perpajakan lebih tepat sasaran, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan rasa keadilan bagi seluruh wajib pajak.
Penyuluh Pajak Ahli Muda Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Monica Christina Panjaitan, menjelaskan bahwa pelaku UMKM tidak perlu khawatir terhadap perubahan regulasi tersebut. Menurutnya, pemerintah hanya menambahkan beberapa kriteria tertentu dan memperinci ketentuan yang selama ini masih dinilai terlalu luas.
“Pada intinya sebenarnya tidak perlu khawatir bagi pelaku usaha UMKM. Peraturan terbaru hanya menambahkan beberapa kriteria tertentu sehingga lebih diperinci,” kata Monica dalam diskusi Jakarta Kreatif Festival di Jakarta.
Monica menjelaskan bahwa salah satu penyempurnaan utama dilakukan melalui pengelompokan jenis penghasilan secara lebih rinci. Pemerintah kini membedakan penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, maupun penghasilan dalam negeri lainnya. Dengan pengelompokan tersebut, penerapan tarif PPh Final dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wajib pajak sehingga pemanfaatan fasilitas menjadi lebih tepat.
Menurutnya, perubahan tersebut merupakan hasil evaluasi atas implementasi kebijakan PPh Final UMKM yang telah diterapkan selama beberapa tahun terakhir.
“Kalau dulu itu memang kita luas. Peraturan ini dulu terbit sebagai pembelajaran sebelum bisa menggunakan tarif yang sebenarnya,” ujarnya.
Selain memperjelas klasifikasi penghasilan, pemerintah juga menyempurnakan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Beberapa perubahan yang dilakukan antara lain:
- memperluas subjek penerima tarif PPh Final 0,5 persen yang kini meliputi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi;
- menambahkan pengecualian bagi subjek tertentu;
- menyesuaikan mekanisme perhitungan peredaran bruto sebagai syarat penggunaan fasilitas; serta
- menghapus batas waktu pemanfaatan tarif PPh Final bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan yang memenuhi ketentuan.
Monica mengatakan bahwa penyempurnaan tersebut juga dilakukan untuk menciptakan rasa keadilan dalam sistem perpajakan. Menurutnya, pelaku usaha yang telah berkembang dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai UMKM sudah seharusnya tidak lagi memperoleh fasilitas yang memang ditujukan bagi usaha berskala kecil.
“Ini penambahan ini untuk memberikan rasa keadilan. Jadi memang kalau misalnya suatu usaha sudah tidak dikategorikan lagi sebagai UMKM, tentu dia akan tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut,” jelasnya.
Meskipun terdapat sejumlah penyesuaian, pemerintah tetap mempertahankan arah kebijakan yang berpihak kepada UMKM. Hal tersebut ditunjukkan dengan keberlanjutan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen yang sebelumnya telah diturunkan dari tarif 1 persen sebagai bagian dari reformasi perpajakan.
“Sekarang sudah turun setengah persen dan ini kita lanjutkan. Kita fokusnya ingin mendukung UMKM,” tutup Monica.
Melalui penyempurnaan ini, pemerintah berharap fasilitas PPh Final UMKM dapat dimanfaatkan secara lebih tepat sasaran, memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, serta tetap menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.


