KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 /KM.10/2021 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 FEBRUARI 2021 SAMPAI DENGAN 9 FEBRUARI 2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 /KM.10/202

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 FEBRUARI 2021 SAMPAI DENGAN 9 FEBRUARI 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan 9 Februari 2021;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 tentang Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; dan
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI  KEUANGAN  TENTANG  NILAI  KURS  SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 FEBRUARI 2021 SAMPAI DENGAN 9 FEBRUARI 2021.

PERTAMA :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan 9 Februari 2021 sebagai berikut:

1Rp 14.085,00 Untuk dolar Amerika Serikat (USD) 1,-
2Rp 10.811,19 Untuk dolar Australia (AUD) 1,-
3Rp 11.023,59 Untuk dolar Kanada (CAD) 1,-
4Rp 2.297,09 Untuk kroner Denmark (DKK) 1,-
5Rp 1.816,72 Untuk dolar Hongkong (HKD) 1,-
6Rp 3.482,30 Untuk ringgit Malaysia (MYR) 1,-
7Rp 10.126,97 Untuk dolar Selandia Baru (NZD) 1,-
8Rp 1.640,09 Untuk kroner Norwegia (NOK) 1,-
9Rp 19.318,16 Untuk poundsterling Inggris (GBP) 1,-
10Rp 10.603,33 Untuk dolar Singapura (SGD) 1,-
11Rp 1.687,70 Untuk kroner Swedia (SEK) 1,-
12Rp 15.836,20 Untuk franc Swiss (CHF) 1,-
13Rp 13.507,37 Untuk yen Jepang (JPY) 100,-
14Rp 10,59 Untuk kyat Myanmar (MMK) 1,-
15Rp 193,01 Untuk rupee India (INR) 1,-
16Rp 46.520,40 Untuk dinar Kuwait (KWD) 1,-
17Rp 87,72 Untuk rupee Pakistan (PKR) 1,-
18Rp 292,92 Untuk peso Filipina (PHP) 1,-
19Rp 3.754,91 Untuk riyal Arab Saudi (SAR) 1,-
20Rp 73,17 Untuk rupee Sri Lanka (LKR) 1,-
21Rp 470,26 Untuk baht Thailand (THB) 1,-
22Rp 10.605,72 Untuk dolar Brunei Darussalam (BND) 1,-
23Rp 17.085,79 Untuk euro (EUR) 1,-
24Rp 2.176,20 Untuk renminbi Tiongkok (CNY) 1,-
25Rp 12,65 Untuk won Korea (KRW) 1,-

KEDUA :

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA :

Keputusan  Menteri  ini  berlaku  untuk  tanggal  3  Februari  2021 sampai dengan 9 Februari 2021.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

  1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
  2. Direktur Jenderal Pajak
  3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ttd,

FEBRIO NATHAN KACARIBU

Leave a Replay

Skip to content