CORETAX KINI MINIM ERROR LOGIN CUMA 0,001 DETIK

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai perbaikan terhadap sistem pajak terbaru, Coretax System. Kini untuk mengakses aplikasi sistem coretax hanya membutuhkan waktu 0,001 detik. Suryo mengaku dari 21 permasalahan dalam sistem Coretax, 3 diantaranya sudah rapuh. Adapun tiga di antaranya telah selesai diperbaiki meliputi intelijen bisnis (proses penggunaan data […]

KONSULTAN PAJAK JADI KUASA WPHarus Tambah Status Lewat Coretax

Konsultan pajak dan pihak lain perlu mengajukan permohonan status sebagai pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak ke kantor pajak sebelum menjadi kuasa wajib pajak. Permohonan tersebut dapat dilakukan secara elektronik melalui portal Wajib Pajak (coretax system) atau secara langsung ke KPP dalam hal wajib pajak tidak dapat mendaftarkan diri secara elektronik, Permohonan tersebut […]

PERUBAHAN KODE DAN FORMAT NOMOR SERI FAKTUR PAJAK DI CORETAX

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 yang belum lama diterbitkan mengubah kode dan format Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP). Perubah ini menyesuaikan penggunaan sistem perpajakan baru (Coretax). Mari kita lihat apa saja peubahannya? Perubahan Kode dan Format Nomor Seri Faktur Pajak pada aturan sebelumnya. Kode dan format NSFP terdiri dari 16 digit. PER-11/PJ/2025 mengubah format […]

KETENTUAN BARU PEMBUATAN FAKTUR PAJAK PENGGANTI

PKP Dapat Membuat Faktur Pajak Pengganti Untuk melakukan pembetulan atau penggantian Faktur Pajak jika terdapat kesalahan pengisian atau penulisan. Yang mana kesalahan ini membuat Faktur tidak memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas. … Namun, ketentuan diatas tidak berlaku untuk kesalahan pengisian identitas pembeli BKP atau penerima JKP sesuai pasal 48 ayat (2) PER-11/PJ/2025 Aturan […]

BUKU BESAR CORETAX TAK BISA DIUNDUH INI SOLUSINYA

Bagi wajib pajak yang kesulitan mengunduh Buku Besar Wajib Pajak di Coretax DJP sedikitnya 2 solusi yang bisa dicoba apabila gagal. Kring pajak menyampaikan wajib pajak bisa menerapkan sedikitnya 2 langkah apabila gagal mengunduh buku besar melalui pilihan fitur ‘print tax payer ladger’. Pertama: klik terapkan fiter dalam halaman buku besar di Coretax DJP. Kedua: […]

SP2DK Bisa Naik ke Pemeriksaan, Ini 3 Simpulannya!

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) bisa ditinjaklanjuti menjadi pemeriksaan jika ditemukan tiga simpulan dalam proses P2DK (Permintaan Penjelasan atas Data/ Keterangan). Berdasarkan SE-05/PJ/2022, ada 3 simpulan yang bisa direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dengan usulan pemeriksaan. Simpulan ini dituangkan dalam Laporan Hasil P2DK (LHP2DK) yang disusun maksimal 60 […]

KODE FAKTUR PAJAK DAN PERUNTUKANNYA

Sebagaimana ditegaskan pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak No. PER/PJ/2025, faktur pajak harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berikut kode-kode faktur pajak dan peruntukannya: Kode 01 : Penyerahan BKP yang tergolong mewah. Kode 02 : BKP dan JKP diserahkan kepada pemungut PPN instalasi pemerintah. Kode 03 : Penyerahan […]

LEBIH BAYAR SPT MASA DI CORETAX TIDAK BISA SPBK APA SOLUSINYA?

Sejak implementasi Coretax, wajib pajak tidak dapat melakukan pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran terkait Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Sesuai ketentuan terbaru, kelebihan pembayaran tersebut dapat diminta melalui permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Merujuk pada Pasal 123 PMK 81/2024, pengembalian pajak yang tidak terutang dapat diajukan atas beberapa kondisi. Antar lain pembayaran pajak atas transaksi […]

PAJAK UMKM TETAP 0,5% SAMPAI AKHIR TAHUN!

Pemerintah memastikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 untuk UMKM tetap berlaku hingga akhir 2025, meski aturan teknis perpajakannya masih digodok. Kebijakan ini awalnya diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yang terakhir diubah melalui PP 55/2022, dan seharusnya berakhir pada 2025. Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu menegaskan bahwa selama regulasi baru disusun, UMKM […]

ORANG MENINGGAL TIDAK DITAGIH PAJAK JIKA AHLI WARIS AJUKAN PENGHAPUSAN NPWP

Beredar informasi menyesatkan di media sosial yang menyebut bahwa orang yang sudah meninggal tetapwajib melapor pajak, dan jika tidak, ahli warisnya akan dikenai sanksi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Faktanya, jika seseorang meninggal dunia, NPWP nya tidak otomatis dinonaktifkan karena data kematian tidak langsung terhubung dengan system DJP. Akibatnya, surat pemberitahuan pajak bisa tetap dikirimkan […]

Skip to content