Pemerintah menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. Meskipun tarif ini hanya berlaku untuk barang mewah, beberapa transaksi di lapangan terlanjur menerapkan tarif tersebut pada barang dan jasa yang tidak masuk kategori barang mewah. Untuk meredam kebingungan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan bahwa kelebihan PPN yang telah dipungut akan dikembalikan kepada konsumen.
Dalam konferensi pers di kantor pusat DJP, Jakarta (2/1), Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen mengembalikan kelebihan pungutan pajak kepada konsumen. Ia menjelaskan bahwa negara tidak akan mengambil hak yang bukan menjadi miliknya dan akan memastikan pengembalian dilakukan dengan prosedur yang tepat.
Kekeliruan Penerapan di Lapangan
Beberapa layanan jasa dan barang yang tidak termasuk kategori mewah, seperti layanan internet Wi-Fi dan jasa iklan digital di platform e-commerce, telah menerapkan tarif PPN 12 persen. Hal ini disebabkan ketidakkonsistenan dalam pengumuman kebijakan yang baru difinalisasi satu hari sebelum diberlakukan.
Suryo menambahkan bahwa DJP telah bertemu dengan pelaku usaha untuk mengevaluasi situasi ini. Dalam pertemuan tersebut, ditemukan adanya perbedaan implementasi di lapangan. Beberapa pengusaha sudah menggunakan tarif yang benar, yaitu 11 persen untuk barang non-mewah, namun ada juga yang keliru menerapkan tarif 12 persen.
Mekanisme Pengembalian Pajak untuk Konsumen dan Pengusaha
Suryo menjelaskan bahwa mekanisme pengembalian pajak untuk pengusaha kena pajak (PKP) relatif lebih mudah dibandingkan konsumen akhir. Pengusaha dapat mengajukan restitusi pajak, melakukan pembetulan faktur pajak, atau mengkreditkan kelebihan PPN pada pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Namun, proses pengembalian untuk konsumen akhir lebih rumit karena sifat transaksi bersifat putus. Dalam hal ini, pemerintah mempertimbangkan beberapa opsi, termasuk pengembalian langsung dari pengusaha kepada konsumen melalui pendekatan business-to-business (B2B). Direktur Peraturan Perpajakan, Hestu Yoga Saksama, menyebut bahwa pengusaha dapat mengembalikan kelebihan pungutan kepada konsumen dan kemudian mengajukan kompensasi pajak kepada pemerintah.
Upaya Pemerintah Menyusun Skema Pengembalian
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menegaskan bahwa pemerintah sedang merancang mekanisme pengembalian yang efektif. Ia berharap solusi dapat diumumkan dalam beberapa hari mendatang agar kelebihan pungutan dapat segera dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Yon juga optimis bahwa kasus pemungutan PPN 12 persen di luar barang mewah tidak terjadi secara masif, sehingga proses pengembalian dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.
Inkonsistensi Kebijakan Memicu Kebingungan
Kesalahan penerapan tarif PPN 12 persen di lapangan tidak lepas dari ketidakjelasan kebijakan yang berubah-ubah. Awalnya, pemerintah mengumumkan kenaikan tarif untuk seluruh barang dan jasa yang merupakan objek PPN sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Namun, setelah menuai kritik, pemerintah memutuskan kenaikan ini hanya berlaku untuk barang mewah. Keputusan ini kembali berubah beberapa kali sebelum akhirnya difinalisasi pada 31 Desember 2024, sehari sebelum kebijakan mulai berlaku.
Mengutip Kompas.id, menurut Konsultan Pajak Raden Agus Suparman dari Botax Consulting Indonesia, inkonsistensi ini menyebabkan kebingungan di kalangan pengusaha dan konsumen. Ia menambahkan bahwa pemerintah harus memperjelas mekanisme pengembalian agar tidak menimbulkan kerugian pada konsumen.
Tantangan Pengembalian PPN untuk Konsumen Akhir
Raden juga menyoroti kesulitan yang dihadapi konsumen akhir dalam mendapatkan pengembalian pajak. Transaksi konsumen biasanya bersifat final, sehingga sulit bagi mereka untuk menuntut pengembalian, terutama jika barang yang dibeli sudah habis digunakan.
Ia menilai bahwa mekanisme restitusi pajak yang ada saat ini cenderung rumit secara administratif, sehingga konsumen kemungkinan enggan mengajukan pengembalian jika nominalnya kecil. Bagi pengusaha, meskipun proses ini juga tidak sederhana, kompensasi pajak dapat menjadi alternatif yang lebih realistis.
Langkah Selanjutnya untuk Pemulihan Kepercayaan Publik
Untuk memulihkan kepercayaan publik, pemerintah harus segera merampungkan mekanisme pengembalian dan memberikan panduan yang jelas kepada pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sosialisasi kebijakan agar kesalahan serupa tidak terjadi di masa depan.
Konsumen diimbau untuk tetap mengawasi setiap transaksi mereka dan melaporkan jika terdapat pungutan PPN yang tidak sesuai aturan. Sementara itu, pelaku usaha diharapkan dapat segera menyesuaikan sistem mereka agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
