Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk menindak akan wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.
DJP menjelaskan jika terjadi utang pajak maka prosesnya akan dilakukan secara bertahap dan sesuai prosedur yang berlaku.
Dikutip dari Instagram @ditjenpajakri, Berikut tahapan yang akan dilakukan Ditjen Pajak saat terdapat utang pajak:
- Melalui surat dan putusan.
- Surat Tagihan Pajak (STP).
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPKBT).
- Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan).
- Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan).
- Putusan Banding.
- Putusan Peninjauan Kembali.
Pemilik hutang pajak diberikan waktu hingga jatuh tempo selama 1 bulan sejak diberikan surat dan juga putusan tersebut.
2. Surat Teguran
Setelah masuk jatuh tempo, Ditjen Pajak masih memberikan waktu selama 7 hari. Apabila tak digubris maka akan diberikan surat teguran.
3. Surat Paksa
Setelah 21 hari dari diberikannya Surat Teguran, Ditjen Pajak akan memberikan Surat Paksa. Juru sita memiliki kewenangan untuk:
- Pengumuman di Media Massa.
- Pemblokiran.
- Pencegahan.
- Penyanderaan.
Apabila memiliki utang pajak sekurang-kurangnya Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak, dapat dilakukan pencegahan dan penyanderaan. Jangka waktu penyanderaan 6 bulan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Penyanderaan tidak bisa menghapus utang pajak dan penagihan tetap dilaksanakan.
4. Penyitaan
Selama 2×24 jam setelah Surat Paksa akan dilakukan penyitaan, apabila pemilik utang pajak melakukan pembayaran saat itu maka akan diterbitkan Surat Pencabutan Sita.
Namun apabila masih belum dilakukan pembayaran maka diumumkan untuk dilelang
5. Pelaksanaan Lelang
Setelah pengumuman lelang, masih diberikan waktu selama 14 hari hingga pelaksanaan lelang dilakukan. Itulah tahapan dan bentuk penagihan aktif yang dilakukan sebagai upaya penegakan hukum pajak dan merupakan pemberlakuan prinsip keadilan dalam pembayaran pajak
*Segera lunasi hutang pajak anda sebelum jatuh tempo agar terhindar dari penagihan aktif oleh Direktorat Jenderal Pajak
