Pemerintah Tetapkan Tarif Bunga Pajak Juni 2026 Melalui KMK Nomor 24/MK/EF.2/2026
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menetapkan tarif bunga yang digunakan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif perpajakan dan imbalan bunga bagi wajib pajak untuk periode 1 Juni hingga 30 Juni 2026. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 24/MK/EF.2/2026 yang ditetapkan pada 29 Mei 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2026.Kebijakan ini […]
Permenkum Nomer 49 Tahun 2025 Kewajiban Pelaporan PT dan Tingkatkan Kepastian Hukum Dunia Usaha
Pemerintah melalui Kementerian Hukum resmi memberlakukan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Peraturan yang diterbitkan pada 11 Desember 2025 dan mulai berlaku pada 17 Desember 2025 ini menggantikan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 yang sebelumnya menjadi dasar pengaturan administrasi hukum […]
PP 20 Tahun 2026: Menutup Celah Suap, Menata Ulang Fasilitas Pajak UMKM
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Regulasi baru ini membawa sejumlah perubahan penting dalam pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, khususnya terkait pemanfaatan fasilitas PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen. […]
Era Baru Restitusi PPN 2026: DJP Teliti Ketat Komposisi Transaksi PKP Risiko Rendah
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 memperketat mekanisme restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah. Dalam aturan terbaru ini, status PKP Berisiko Rendah tidak lagi otomatis menjamin fasilitas restitusi dipercepat dapat diberikan setiap masa pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini mewajibkan adanya penelitian tambahan terhadap komposisi […]
Tarif Pajak Efektif Jadi Penentu Top-up Tax GloBE, Bagaimana Cara Hitungnya?
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 (PER 6/2026) mendefinisikan tarif pajak efektif (effective tax rate atau ETR) sebagai jumlah pajak tercakup yang disesuaikan dari tiap entitas konstituen yang berdomisili di negara atau yurisdiksi dibagi dengan jumlah laba Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bersih negara atau yurisdiksi untuk suatu tahun pajak. Bagi perusahaan multinasional dengan tarif pajak efektif di bawah […]
PMK 28/2026 Terbit, Pemberian Fasilitas Restitusi Lebih Sulit
Pemerintah perketat pemberian restitusi pendahuluan kepada wajib pajak tertentu. Hal tersebut dipastikan setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Terbitnya beleid tersebut sekaligus mencabut ketentuan restitusi pendahuluan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 39/2018 beserta perubahannya, PMK Nomor 119/2024. Restitusi pendahuluan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) tertentu tanpa […]
DJP Susun Ulang Pengawasan Pajak, Perusahaan Raksasa Kini Diawasi KPP Khusus
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melakukan reorganisasi besar dalam administrasi perpajakan dengan memindahkan ribuan wajib pajak strategis ke sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus dan KPP Wajib Pajak Besar. Kebijakan ini resmi berlaku mulai 1 Juli 2026 dan ditujukan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan efektivitas pelayanan terhadap wajib pajak dengan kontribusi penerimaan negara yang […]
DJP Longgarkan Pelaporan Pajak Badan di Tengah Kendala Coretax
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 31 Mei 2026. Kebijakan relaksasi ini diambil sebagai respons atas tingginya permintaan dari wajib pajak badan serta berbagai kendala administratif dan teknis yang muncul dalam proses pelaporan tahun ini. Sebelumnya, batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Badan […]
DJP Tegaskan Tidak Ada perpanjangan Waktu Lagi Buat SPT Tahunan WP OP
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan periode relaksasi pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 untuk wajib pajak orang pribadi tidak akan diperpanjang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menyatakan relaksasi pelaporan SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi tetap akan berakhir pada 30 April 2026. “Untuk wajib pajak orang pribadi, relaksasi pelaporan […]
WP RAMAI KELUHAN GAGAL AKSES CORETAX ‘EROR 404’
Mengenai kendala teknis Coretax DJP yang di sampaikan lewat Kring Pajak, meningkat signifikan. Hal ini bisa disimak jika kita mengetikkan kata kunci ‘coretax error’. Kendala teknis ini jelas menyulitkan wajib pajak lataran batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi makin mepet , yakni 30 April 2026. Belum lagi, batas waktu pelaporan SPT PPh badan […]