Tidak Miliki NPWP, Toko Bangunan Ini Didatangi Petugas Pajak

Sebagai rangka menyuarakan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) di Desa Jambon, Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan maka KPP Pratama Blora melakukan penelusuran ke tempat usaha wajib pajak pada tanggal 5 Juli 2022 lalu. Account Representative (AR) Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Blora Mochamad Rizqi Faizal menyampaikan bahwa Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) adalah salah satu kegiatan yang […]

NITKU Berlaku Bagi WP Lebih Dari 1 Tempat Usaha, Permudah Pengelolaan NPWP Anda Dengan Ini!

Undang-Undang No.7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah membawa berbagai perubahan aturan perpajakan. Tidak hanya berkaitan dengan perubahan tarif pajak dan sanksi, namun juga terkait ketentuan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak. Sebelumnya, wajib pajak diberikan NPWP sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya. Melalui UU HPP, NIK kini dapat digunakan sebagai NPWP bagi […]

NPWP Cabang Miliki Format Baru, DJP Akan Berikan Bertahap

Setelah penggabungan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) diresmikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, terdapat tiga format baru atas NPWP tersebut. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 112/PMK.03/2022 dimana format tersebut : Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus penduduk dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Baik penduduk asli Indonesia hingga […]

PMK 112 Rilis, NIK dan NPWP Digabung Mulai Tahun 2024

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/2022 sebagai aturan pelaksana penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan pada bagian pertimbangan PMK 112/2022, pengaturan NPWP wajib pajak orang pribadi ini memiliki tujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP berkaitan dengan penggunaan NIK sebagai NPWP. Dalam Pasal 2 ayat […]

Fungsi SIP Bagi Format Baru NITKU Sebagai NPWP Cabang

Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak tentunya sangat diperlukan suatu sistem administrasi/pengolahan data yang baik. Bersamaan dengan itu, seiring berjalannya waktu telah dikembangkan suatu sistem administrasi pengolahan data yang baru yang dikenal sebagai Sistem […]

Skip to content